CILEGON, SSC – Walikota Cilegon, Edi Ariadi secara tegas menolak aspirasi yang disampaikan buruh dan mahasiwa mendukung penolakan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja.
Orang nomor satu di Cilegon ini mendukung pusat terkait UU Omnibus Law. Sebaliknya, ia tidak akan meneken surat penolakan yang diminta pendemo.
Sebagai kepala daerah, Edi mengaku siap jika diminta bertemu pendemo. Ia kembali menyampaikan tegas menolak jika bertemu diminta mendukung gerakan mahasiswa dan buruh menolak UU Omnibus Law.
“Saya tetap mengikuti pusat mendukung UU Omnibus Law Cipta Kerja dan saya tidak akan meneken penolakan yang diinginkan oleh para pendemo. Kalau diminta untuk menemui massa saya siap. Tapi kalau diminta tandatangan tunggu dulu. Sesuai aturan ajalah,” kata Edi kepada awak media di temui di Pemkot Cilegon,” Kamis (14/10/2020).
Keputusan tidak sepakat untuk menolak UU Omnibus Law bukan tanpa dasar. Dalam UU tersebut, menurut dia, tidak terdapat pasal yang merugikan buruh maupun menganggu investasi di seluruh Indonesia.
“Saya sih positive thinking aja. Jangan terlalu berlebihan. Katanya dengan undang-undang akan berdampak pada investasi, hak-hak buruh akan terancam dan tidak ada cuti bagi buruh. Semua itu ada kok. Sebenarnya tidak ada masalah apapun. Asalkan dengan undang-undang ini investasi di setiap daerah tidak terganggu,” pungkasnya.
Terkait marak aksi demo penolakan Omnibus Law, Edi mengaku telah berkoordinasi dengan Kapolres, AKBP Sigit Haryono, Ketua DPRD Cilegon, Endang Effendy. Ia juga telah berkoordinasi dengan Asda I, Dikrie Maulawardhana dan Kasat Intel Polres Cilegon, Bai Ma’Mun.
Ia berharap agar buruh dan mahasiswa dapat menghargai kebijakan yang diambil setiap daerah termasuk di Cilegon.
“Setiap daerah pasti punya kebijakan masing-masing lah,” pungkasnya. (Ully/Red)
 Omnibus Law Cipta Kerja.Orang nomor satu di Cilegon ini mendukung pusat terkait UU Omnibus Law. Sebaliknya, ia tidak akan meneken surat penolakan yang diminta pendemo.){kind=link}