Puluhan pemilik ruko PCI di Blok KK & Blok A menyegel paksa area smart parking yang diterapkan Dinas Perhubungan (Dishub) Cilegon, Selasa (25/8/2020). Foto Istimewa

CILEGON, SSC – Walikota Cilegon, Edi Ariadi menginstruksikan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) untuk melakukan moratorium penerapan smart parking di Kota Cilegon. Hal ini disampaikan menyikapi kegaduhan penerapan smart parking di  Blok KK dan A, ruko Pondok Cilegon Indah (PCI).

Diketahui pada Selasa (25/8/2020), puluhan pemilik ruko PCI di Blok KK dan A menyegel paksa area smart parking yang diterapkan Dinas Perhubungan (Dishub) Cilegon. Hal itu dipicu karena Dishub mengabaikan hasil hearing dengan DPRD Cilegon dimana dalam pertemuan diputuskan penerapan smart parking dihentikan.

“Dengan kondisi yang terjadi semalam, saya (Walikota Cilegon) sudah memerintahkan pihak Dishub untuk melakukan moratorium (penundaan) semua aktivitas yang berhubungan dengan perparkiran yang ada di Kota Cilegon,” kata Edi Ariadi dikonfirmasi Selatsunda.com  lewat pesan singkat whatsapp, Rabu (26/8/2020).

Baca juga  Pasien Corona Meningkat, Pemkab Serang Distribusian Ribuan APD ke 29 Kecamatan dan 31 Puskesmas

Menurut Edi, cara ini dianggap tepat agar tidak kembali timbul gesekan antara Dishub Cilegon dengan masyarakat.

“Cilegon harus aman, nyaman dan kondusif. Saya pun minta agar Dishub pun untuk setop penertiban-penertiban yang menimbulkan kondusifitas masyarakat Cilegon,” ujar mantan Kepala Bappeda Cilegon.

Selain melakukan moratorium perparkiran di Cilegon, ia pun mendesak supaya Dishub untuk mencari solusi lain. Seperti menetapkan lokasi lahan kantong parkir di Jalan Aat Rusli sehingga parkir kendaraan bisa teratur.

“Saya suruh Dishub untuk mencari lahan untuk kantong parkir di JLS,”  ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon Erik Airlangga sependapat dengan yang disampaikan Walikota Edi. Menurut dia, moratorium sistem smart parking sangat tepat. Dishub disarankan untuk mencari solusi lain.

“Yah setuju saja. Karena kan Dishub ini berada dibawah pengawasan Walikota Cilegon. Kalaupun harus ada lahan parkir di Jalan Syafaat, mengingat di daerah sana, kita (Pemkot Cilegon) kalau tidak ada tanah bengkok bisa saja dengan pola kerjasama dengan pihak ketiga,” jelas Erick.

Baca juga  Pasien Corona Meningkat, Pemkab Serang Distribusian Ribuan APD ke 29 Kecamatan dan 31 Puskesmas

Erick mengungkapkan, sebenarnya Komisi IV pada hearing sebelumnya sudah meminta Dishub menghentikan smart parking di PCI namun hal itu tidak digubris. Ia meminta agar Dishub patuh terhadap perintah yang disampaikan kepala daerah jangan sampai kegaduhan kembali terjadi.

“Kan sempat diingatkan oleh kami. Tapi kenyataanya Dishub Cilegon masih tetap melakukan pungutan parkir. Karena itu, kami meminta agar apa yang sudah diperintahkan oleh walikota untuk segera dilakukan sehingga tidak menimbulkan gejolak kembali antara pemerintah dan masyarakat,” pungkasnya. (Ully/Red)