CILEGON, SSC – Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Banten, Herwanto menyebut, sampai saat ini Surat Izin Kerja Keruk dan Reklamasi (SIKR) PT Lotte Chemical Indonesia yang rencananya izin tersebut akan digunakan untuk membangun jetty belum diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan sehubungan belum terselesaikannya kerjasama Bussiness to Bussiness (B2B) pemanfaatan lahan dengan PT Krakatau Steel (KS). Solusi untuk memecahkan persoalan ini, kata dia, tengah dibicarakan 3 Kementerian di pusat baik Kementerian Perhubungan, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian BUMN.
“Sampai saat ini izin (Kerja Keruk dan Reklamasi) itu belum ditandatangani karena ada beberapa (lahan) yang bersinggungan dengan KS yang harus diselesaikan baik Menteri Perhubungan dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian BUMN,” ujar Herwanto ditemui usai membuka kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, WBS, Penanganan Benturan Kepentingan dan Unit Kepatuhan Internal di The Royale Krakatau Hotel, Kota Cilegon, Selasa (30/7/2019).
Ia menerangkan, belum diterbitkannya SIKR oleh Kemenhub tidak lepas dengan masalah kerjasama pemanfaatan lahan tersebut. Oleh karena itu ketiga Kementerian tengah membahasnya agar tidak melanggar aturan.
“Yang jelas (SIKR) itu kan kewenangan oleh Kementerian Perhubungan, tapi semua untuk amannya dan supaya tidak melanggar aturan, semua harus di koordinasikan dengan kementerian yang lainnya,” papar dia.
Disinggung dilokasi sudah mulai disiapkan peralatan untuk pengerukan pasir laut, Herwanto mengira hal itu hanya sebatas persiapan saja. Selama SIKR belum diterbitkan, kata dia, aktivitas pengerukan pasir laut belum bisa dilakukan.
“Mungkin itu persiapan dari pihak Lotte, untuk melakuan kegiatan itu tapi semua nanti ada pengawasannya dilapangan. Kalau memang belum ada izin, tidak boleh juga,” tegasnya. (Ronald/Red)
