CILEGON, SSC – Tingkat kesadaran pedagang dan warga untuk mengikuti rapid test tanpa dikenakan biaya saat di Pasar Pasar Kranggot, Kota Cilegon, masih rendah. Dari tes yang digelar pada Rabu (10/6/2020) pukul 08.00 hingga pukul 10.30 WIB, hanya ratusan warga dan pedagang yang mengikuti rapid test.
Sekretaris Disperindag Kota Cilegon Bayu Pratanagama mengatakan, persentase jumlah warga yang mengikuti rapid test sangat kecil atau tercatat hanya 30 persen dari 900 alat yang disediakan. Padahal pelaksanaan disediakan di 20 titik di area pasar.
Minimnya itu, kata dia, dimungkinkan karena ada kecenderungan warga menganggap tes deteksi dini Covid-19 seolah ketika hasilnya reaktif menjadi informasi yang menakutkan.
“Mungkin mereka menganggap jika kegiatan rapid test ini merupakan momok yang cukup bahaya ketika masyarakat dan pedagang dinyatakan terkonfirmasi covid-19. Padahal, sesungguhnya ketika seseorang di rapid test dan dinyatakan terkonfirmasi, rekomendasinya adalah istirahat selama 14 hari,” kata Bayu kepada awak media.
Menurut Bayu, apabila banyak yang tidak mengikuti rapid test ini, kemungkinan besar penularan Covid-19 tinggi. Diperkirakan karena hal itu, pergerakan penularan Covid-19 makin cepat.
“Nah contoh, jika mereka yang di rapid test ini ketahuan ODP (Orang Dalam Pemantauan) dan mereka berkeliaran akan berbahaya juga. Kalau demikian, pasar akan menjadi epidemi dan episentrum yang luar biasa karena akan berdampak penutupan pasar,” ujar Bayu.
Ia berharap, pasar tidak sampai harus ditutup karena hal itu. Sebaliknya upaya mengendalikan penularan Covid-19 harus gencar dilakukan. Maka dari itu, seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) bisa mencegah bersama-sama.
Sementara itu, Plt Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon Dana Sujaksani mengatakan, rapid test yang digelar di Pasar Kranggot ini dari bantuan dari Provinsi Banten untuk Kota Cilegon. Ia berharap meski minim warga mengikuti tes, antusias warga pada pelaksanaan di hari berikutnya di lokasi lain bisa tinggi.
“Untuk rapid test hari ini disediakan oleh Dinkes Provinsi Banten dengan menggunakan APBN. Sebetulnya, Pemkot Cilegon sudah menyediakan anggarannya. Tapi saya belum tahu pasti berapa totalnya. Kemungkinan, ketika nanti rapid test massal di Bonakarta banyak peminatnya, bisa digunakan anggaran recofusing tersebut. Yang jelas, semua rapid test yang ada di Cilegon saat ini masih diberikan oleh bantuan Provinsi Banten,” pungkas Dana. (Ully/Red)
