Pembangunan JLU di Grogol Janggal, Proyek Molor Hingga Pendampingan Kejati Banten Dipertanyakan

CILEGON, SSC – Sejumlah Organisasi Kelompok Partisan (OKP) di Kecamatan Grogol, Kota Cilegon menyorot Pembangunan Lanjutan Jalan Lingkar Utara (JLU)di Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol yang dikerjakan oleh PT Monodon Pillar Nusantara. Sorotan ini datang dari KNPI Kecamatan Grogol, Jaringan Pendamping Kebijakan Publik (JPKP) Cilegon dan OKP lainnya.

Ketua KNPI Kecamatan Grogol, Dede Kurniadi mengatakan, beberapa yang dinilai janggal terkait molornya pembangunan JLU yang dibangun dengan APBD 2020 dengan nilai Rp 10,9 miliar itu. Menurutnya, molornya proyek terlihat saat pihaknya turun langsung ke lokasi. Sampai saat ini, proyek masih dikerjakan padahal jatuh tempo pekerjaan berakhir tanggal 29 Desember 2020 lalu.

“Kemarin kami melihat masih beraktivitas proyek itu. Sementara di plang, proyek berakhir 29 Desember 2020. Dan dari monitoring kita sampai hari ini pun masih beraktivitas,” kata Dede kepada media usai
melayangkan surat untuk hearing yang diterima Kasubag Protokol DPRD Cilegon, Irwan Firmansyah di Kantor DPRD, Kamis (7/1/2021).

Selain itu, pihaknya juga menyorot pendampingan Kejati Banten pada proyek tersebut. Semestinya jika ada pendampingan, proyek dapat dikerjakan tepat waktu. Faktanya di lapangan, proyek dikerjakan lewat batas jatuh tempo.

“Itu yang juga kita pertanyakan. Nanti kalau memang perlu kita layangkan surat juga,” tandasnya.

Kejanggalan demi kejanggalan, sambung dia, juga dianalisa pihaknya sejak pembangunan lanjutan proyek JLU pada 2019 lalu. Ada beberapa temuan yang dinilai janggal pada proyek senilai Rp 11 miliar yang dikerjakan perusahaan yang sama. Yakni lahan warga yang digunakan untuk pembangunan kala itu belum dibayar.
Kemudian jembatan pada pembangunan hanya dilapisi kayu kelapa dan sama sekali tidak terdapat gorong-gorong.

“Itu ada jembatan. Itu gorong-gorongnya tidak terpasang. Ada jembatan juga dengan batang kayu. Itu pada proyek tahun 2019,” bebernya.

Dengan adanya temuan dan kejanggalan-kejanggalan tersebut, KNPI dan OKP lain akan meminta hearing dengan dewan. Supaya seluruh informasi dapat terbuka. (Ronald/Red)