CILEGON, SSC – Sebanyak 81 ribu warga di Kota Cilegon belum terdaftar di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal ini diungkapkan Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta dalam Acara Forum OPD Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon yang digelar di salah satu hotel di Kota Cilegon.
Sanuji mengungkapkan, 13 persen warga yang belum terdaftar BPJS Kesehatan ini tergolong masyarakat miskin. Dia menginginkan agar seluruh warga miskin di Cilegon menjadi peserta BPJS Kesehatan agar kesehatannya terlayani secara baik.
“Boleh jadi 13 persen warga yang belum masuk BPJS ini adalah warga miskin. Tidak boleh lagi masyarakat miskin yang tidak terlayani dengan baik. Dan jangan ada juga masyarakat yang ingin berobat ke rumah sakit tidak bisa dilayani karena tidak memiliki kartu jaminan tersebut,” ungkap Sanuji,” Senin (22/3/2021).
Ia menyatakan, Pemkot untuk mengakomodir warga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan akan menambah PBI (Penerima Bantuan Iuran) sebanyak 3.000 orang pada 2021. Program PBI ini, nantinya akan masukan dalam Program KCS Helldy-Sanuji.
“Nanti akan tetap ditempelkan program KCS dengan PBI milik BPJS Kesehatan ini. Namun, akan kita lihat dulu secara aturan seperti apa. Jangan sampai menyalahi Perundang-undangan yang ada,” paparnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cilegon Agus Ali Mustofa menjelaskan, dari total penduduk 441 ribu warga Cilegon, pihaknya mencatat 96 persennya sudah terdaftar sebagai peserta BPJS. Hanya saja, karena adanya pengurangan jumlah kepesertaan PBI di tingkat Provinsi Banten sebanyak 20 ribu jiwa, diperkirakan persentase kepesertaan BPJS menurun.
“Jadi kepesertaan itu tidak hanya di cover dari anggaran pemerintah daerah tapi ada ada PBI, peserta mandiri dan PBI pusat, provinsi dan daerah,” tuturnya.
Terkait terdapat 81 ribu warga yang belum terdaftar BPJS Kesehatan, pihaknya akan memastikan itu dengan melakukan verifikasi ulang. Hal itu dilakukan untuk menvalidasi jumlah pasti yang tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan di Cilegon.
“Kita pun belum tau sisanya ini apakah mereka betul-betul warga Cilegon tidak mampu atau orang kaya yang pura-pura miskin. Rencana kita ke depan akan melakukan verifikasi data dengan teman-teman di DKCS untuk membandingkan data yang kami miliki dengan milik DKCS Cilegon,” pungkasnya. (Ully/Red)

