CILEGON, SSC – Fraksi DPRD Kota Cilegon menyampaikan pandangan umum terhadap raperda tentang pertanggungjawaban APBD anggaran tahun 2020 dalam Rapat Paripurna di DPRD Kota Cilegon, pagi tadi.
Dalam penyampaian tersebut, Fraksi Partai Golkar DPRD Cilegon menyorot tentang anggaran penanganan Covid-19. Fraksi Golkar mempertanyakan, anggaran penanganan Covid-19 pada 2020 masih rendah serapan.
Anggota Fraksi Golkar DPRD Cilegon yang juga Ketua Banggar, Subhi menyatakan, anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 74 Miliar hanya terserap 51,45 persen atau Rp 38 Miliar.
Pihaknya mempertanyakan buruknya serapan anggaran penanganan Covid-19 yang dikelola berbagai OPD. Pertama kegiatan pengadaan alat kesehatan yang telah dianggarkan Rp 250 juta (tertulis 250 miliar) oleh Dinas Kesehatan tidak terserap sama sekali. Kemudian, anggaran pada
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk petugas kesehatan sebesar sebesar Rp 200 juta juga tidak terealisasi.
Selanjutnya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Cilegon dari anggaran Rp 560 juta untuk kegiatan penanganan dampak ekonomi hanya terserap sekitar Rp 77,8 juta atau baru terealiasi sebesar 14,32 juta. Begitu juga anggaran untuk kegiatan bantuan tenaga kerja terdampak PHK pada Dinas Tenaga Kerja tidak teraliasi sebesar Rp 500 juta.
Kemudian anggaran untuk Pengamanan Jaringan Sosial di Dinas Sosial (Dinsos) juga dinilai masih tidak terealisasi. Anggaran untuk kegiatan paket sembako sebesar Rp 3,042 Miliar hanya terealisasi sebesar Rp 6 juta atau baru terserap sebesar 0,020 persen.
“Kami ingin mempertanyakan penyerapan anggaran untuk penanganN Covid-19. Sampai saat ini penyerapannya, kami menilai masih buruk. Semestinya, anggaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah bisa terserap di masing-masing OPD,” kata Subhi saat diwawancara sejumlah wartawan usai paripurna DPRD Cilegon, Jumat (25/6/2021).
Lebih lanjut, Subhi meminta agar OPD kedepan bisa fokus dalam menyelesaikan dan menyerap anggaran yang sudah disediakan. Karena serapan anggaran Covid-19 pada 2020 yang rendah dinilai tidaklah optimal.
“Kami (DPRD) mendesak agar penyerapan anggaran yang sudah disiapkan ini harus betul-betul terserap. Karena, mereka (OPD) ini yang memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan covid-19. Bagi kami, selama ini penyerapan anggaran masih belum maksimal digunakan sebaik mungkin,” lanjutnya.
Subhi berharap, penanganan covid-19 di Cilegon bisa dimaksimalkan sebaik mungkin sehingga masyarakat yang terkena dampak covid-19 dapat terbantu untuk melanjutkan kehidupan masyarakat sehari-hari.
Menanggapi hal ini, Walikota Cilegon, Helldy Agustian menyatakan, pihaknya akan membahas persoalan tersebut dengan jajarannya mengapa penyerapan anggaran covid-19 rendah.
“Kedepan kita akan evaluasi bersama dengan pak wakil, Bappeda dan Pak Sekda untuk menjawab persoalan ini. Kedepan kami akan lebih detail lagi hal-hal yang berkaitan dengan anggaran covid-19 ini,” beber Helldy.
Mantan Kepala Cabang (Kacab) Tunas Toyota Cilegon mengaku, akan mengkaji masalah tersebut.
“Nanti kita kaji dulu. Apakah penyebabnya mereka tak mampu menyerap anggaran. Apakah karena di refocusing atau masalah lainnya,” pungkasnya. (Ully/Red)
