CILEGON, SSC – Komisi IV DPRD Kota Cilegon menemukan beragam masalah terkait proyek pekerjaan fisik pada 2021 di Kota Cilegon yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Masalah itu mulai dari proyek gagal hingga telat pembayaran.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon, Erik Erlangga mengatakan, ada sejumlah proyek yang dikerjakan DPUTR pada tahun lalu gagal dilaksanakan. Beberapa diantaranya, pekerjaan tandon di Kelurahan Sukmajaya, pembangunan jalan di Kelurahan Panggung Rawi dan sejumlah pekerjaan lainnya.
“Yang gagal itu, tandon yang di Sukmajaya, ada juga jembatan gagal. Kemudian jalan di Panggung Rawi juga gagal dan beberapa kegiatan lain ada juga yang gagal,” ujarnya usai kunjungan kerja di DPUTR Cilegon, Jumat (7/1/2022).
Pihaknya sangat menyayangkan banyak proyek gagal sampai menyebabkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) pada APBD 2021 membengkak. Ia menyatakan, dari total Silpa Rp 457 miliar, 20 persen disumbang proyek gagal Dinas PUTR.
“Total kegiatan cukup banyak, dia (Dinas PUTR) menyumbang 20 persen dari Silpa saat ini Rp 400 sekian miliar itu, Rp 457 miliar,” terangnya.
Selain proyek gagal, Komisi IV DPRD juga menyesalkan banyak proyek diakhir tahun yang telat pembayarannya. Dari 5 pekerjaan kegiatan ada sekitar Rp 14 miliar yang belum dibayarkan Dinas PUTR.
Dari beragam masalah itu, kata dia, Dinas PUTR ataupun OPD lainnya banyak beralasan terjadi karena pergantian sistem ke SIPD. Adapula saat pihaknya mendudukan masalah tersebut, antar OPD malah saling lempar tanggung jawab karena tidak ada koordinasi yang baik.
“Waktu itu pernah kita duduk barengin, Barjas, PU, Perkim. Mereka ini, kami minta jangan saling lempar. Kata Barjas bilang, dokumen dinas terkait belum lengkap. Sedangkan dari dinas terkait, Barjas-nya lambat. Tapi setelah mendapat solusi, mereka sangat paham,” tandasnya.
Meski kecewa dengan banyak proyek yang belum dilaksanakan namun pihaknya mengapresiasi langkah Dinas PUTR menangani persoalan banjir. Dari 78 titik banjir, 57 titik diantaranya telah ditangani.
Ia berharap pada 2022 tidak terjadi lagi proyek gagal ataupun masalah lainnya. Proyek yang tertunda pada 2021 dapat segera dilaksanakan diawal tahun ini. Jangan sampai perencanaan tidak matang mengakibatkan lelang proyek kembali gagal. Seluruh perencanaan harus komprehensif dan sudah bisa dilakukan di awal tahun ini agar pekerjaan proyek berjalan cepat.
“Seperti pembangunan Jembatan Ciberko, itu awalnya tidak bisa dibangun karena masalah lahan. Diakhir tahun 2021, saya turun dan kemarin saya tanya lagi ke warga, lahan yang jadi masalah sudah dibebaskan di akhir tahun. 2022 ini, kita minta dianggarkan kembali untuk pembangunan jembatannya,” paparnya.
“Makanya diawal-awal ini, mudah-mudahan lelang proyek yang besar-besar dimajukan. Mudah-mudahan sudah bisa dilakukan di triwulan pertama, atau triwulan kedua,” pungkasnya.
Sementara, Kepala Dinas PUTR Cilegon, Heri Mardiana mengakui ada sejumlah proyek yang gagal dilaksanakan di 2021. Salah satunya seperti pembangunan Jembatan Ciberko. Saat itu pembangunan jembatan belum dilaksanakan karena terdapat kendala pembebasan lahan.
“Dengan selesai pengadaan tanah di 2021, pada 2022 ini pekerjaan fisiknya bisa dilaksanakan,” ungkapnya.
Pihaknya berterimakasih atas masukan yang disampaikan Komisi IV DPRD Cilegon saat kunjungan ke Dinas DPUTR.
Pihaknya berharap, proyek Jembatan Ciberko dan proyek lainnya yang gagal dilaksanakan tahun lalu dapat dipercepat di awal tahun ini. Sehingga seluruhnya bisa berjalan tanpa kendala.
“Harapan kami, pekerjaan fisik di reguler ini di awal tahun, semua bisa dilaksanakan. Sehingga tidak numpuk di akhir tahun anggaran,” terangnya. (Ronald/Red)
. Masalah itu mulai dari proyek gagal hingga telat pembayaran.Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon, Erik Erlangga mengatakan, ada sejumlah proyek yang dikerjakan DPUTR pada tahun lalu gagal dilaksanakan. Beberapa diantaranya, pekerjaan tandon di Kelurahan Sukmajaya, pembangunan jalan di Kelurahan Panggung Rawi dan sejumlah pekerjaan lainnya.){kind=link}