CILEGON, SSC – Polres Kota Cilegon menggelar penyambutan Kapolres Cilegon Baru, AKBP Martua Raja Taipar Laut Silitonga dan pelepasan Kapolres Lama AKBP Kemas Indra Natanegara. Pelaksanaan tradisi penyembutan digelar di Mapolres Cilegon, Senin (7/7/2025).
Saat tiba, Kapolres Cilegon Baru, AKBP Martua Raja Taipar Laut Silitonga disambut dengan dikalungkan sorban dan dipakaikan peci oleh Kapolres Lama AKBP Kemas Indra Natanegara. Pria yang sebelumnya menjabat Kanit 1 Subdit II Ditipiter Bareskrim Polri ini kemudian disambut dengan tarian oleh para penari lalu bersalaman dengan anggota Polres.
Prosesi itu kemudian dilanjutkan dengan tradisi pedang pora melepas AKBP Kemas Indra Natanegara.
Kapolres Cilegon Baru, AKBP Martua Raja Taipar Laut Silitonga mengatakan, dirinya setelah resmi menjabat sebagai Kapolres Cilegon akan saling bekerja sama dengan seluruh elemen untuk menciptakan keamanan masyarakat Cilegon lebih baik tanpa memberdakan suku, agama, ras dan golongan. Sebagai anggota Polri, dia mengaku akan mengayom dan melayani masyarakat. Sebagaimana arah kebijakan Presiden RI, Prabowo Subianto dan pimpinan Polri.
“Jadi kita saling bekerja sama untuk masyatakat cilegon lebih baik. Tanpa membedakan apapun, dari suku, agama, ras antar golongan, kita ayomi semua. Yang jelas tugas dari kami, khususnya Pak Kapolres, mengamankan apa yang menjadi haluan Pak Prabowo, maupun Pak Kapolri maupun Pak Kapolda Banten. Itu kita laksanakan dengan baik,” ujar Silitonga.
Kapolres Silitonga mengungkapkan, komitmennya dalam menjaga iklim investasi di Kota Cilegon. Di mana Cilegon belakangan menjadi sorotan terkait investasi.
Menurutnya, investasi harus diutamakan begitu juga pekerja perlu mendapat perhatian pihaknya. Maka dari itu, saat nanti bertugas, ia akan turun untuk menyerap seluruh aspirasi salah satunya membantu meyelesaikan persoalan perselisihan hubungan industrial antara pemberi kerja (perusahaan) dan penerima kerja (pekerja).
“Yang jelas Investasi harus diutamakan dan pekerja-pekerja pun kita harus bimbing satu persatu. Baik pekerja lokal, dari tenaga kerja asing. Makanya nanti saya akan door to door ke setiap perusahaan, sebenarnya keluhannya apa, jangan sampai invetasi terhambat, yang mungkin di PHK oleh karyawan, status bagaimana, nanti tunggakan yang mungkin belum diselesaikan, harus diselesaikan oleh perusahaan,” paparnya.
Menurut Silitonga, hubungan industrial antara pemberi kerja dan penerima kerja ada aturannya atau mekanismenya. Aturan itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia.
“Itu ada. Kalau masalah pemutusan hubungan kerja, dari bipartiet, tripartiet sampai perselisihian hubungan industrial. Itu harus benar-benar kita lihat,” terangnya.
Sebagai anggota yang pernah menjabat Kanit 1 Subdit II Ditipiter Bareskrim Polri saat menemukan permasalahan hubungan industrial, pihaknya benar-benar harus mengkaji terlebih dahulu.
“Yang jelas saya di Tipiter Bareskrim, kami masalah hubungan kerja itu, memang harus kita lihat dulu. Karena itu kan ada 4. Ada perselisahan hak, perselisihan kepentingan, perselihan pemutusan hubungan kerja, persilisihan hubungan industrial. Itu beda-beda, harus kita lihat masing-masing,” tuturnya.
Prinsipnya, kata Kapolres Silitonga, permasalahan tentu ada penyelesaiannya. Seluruh kepentingan dapat diselesaikan dengan baik.
Ia pun mengajak seluruh elemen termasuk awak media untuk bersama-sama membantu pihak kepolisian menciptakan dan menjaga kondisi keamanan yang kondusif di Cilegon.
“Saya minta tolong teman wartawan, teman-teman media pun membantu kami lah, kepolisian. Bagaimana kita membantu masyarakat, membantu investasi disini dengan baik. Kepentingan negara harus diutamakan, kepentingan masyarakat setempat juga harus diutamakan,” pungkasnya. (Ronald/Red)
