CILEGON, SSC – Polres Cilegon mengadakan Apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam rangka pengamanan pemilu 2024 di Mapolres, Selasa (17/10/2023). Apel diikuti Personel Polri, TNI, Dishub, Satpol PP organisasi partisan masyarakat, pramuka dan lainnya. Apel tersebut dipimpin oleh Kapolres Cilegon, AKBP Eko Tjahyo Untoro.
Dalam pengamanan Pemilu 2024, Polres Cilegon menyiagakan sebanyak 558 personel. Ratusan personel ini akan ditempatkan di wilayah hukum Polres Cilegon baik di 8 Kecamatan di Kota Cilegon dan 5 Kecamatan di Kabupaten Serang.
“Jumlah pasukan sekitar 558 personel yang terlibat nanti,” ujar Kapolres Cilegon, AKBP Eko Tjahyo Untoro usai memimpin Apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam rangka pengamanan pemilu 2024 di Mapolres, Selasa (17/10/2023).
Kapolres Eko mengatakan, sejauh ini situasi dan kondisi di Kota Cilegon jelang Pemilu 2024 terbilang aman. Dari pemetaan yang dilakukan pihaknya, Kota Cilegon tergolong kategori kurang rawan. Meskipun tergolong kondusif, namun kata Kapolres, situasi apapun tidak boleh diremehkan.
“Kan ada tiga, pola Pam (Pengamanan), sangat rawan, rawan dan kurang rawan. Kita sangat rawan tidak ada, kita rawan semua. Tetapi ada TPS khusus, yaitu di lapas. Untuk sangat rawan tidak ada,” tuturnya.
“Kemudian yang saya sampaikan lagi kita tidak boleh underestimate,” sambungnya.
Dalam kesempatan itu, Kapolres memberi penekanan kepada para personel yang bersiaga. Ia menyatakan, kegiatan Pemilu seperti Pemilu 2024 diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Ada personel yang belum pernah mengalami atau mengikuti pengamanan Pemilu. Oleh karena itu, agar personel mengetahui aturan pemilu diberikan pembekalan dari penyelenggaraan Pemilu baik KPU dan Bawaslu.
Hal-hal yang dilarang untuk tidak dilakukan saat pengamanan pemilu harus dipahami dan dimengerti oleh personel. Ia menegaskan, dalam pengamanan pemilu, anggota harus bersikap netral dan tidak berpihak.
“Kami mengundang Bawaslu, KPU dan Gakumdu, untuk memberikan sosialisasi terkait larangan apa yang tidak boleh dilakukan anggota. Kalau masuk TPS, kalau tidak dipanggil kpps nya, tidak boleh masuk. Ini kegiatan yang 5 tahun sekali ini, harus terus diulang. Sampai anggota harus ngerti dan sampai bisa,” terangnya.
“Harus bersikap netral, tidak boleh memihak salah satu partai,” pungkasnya. (Ronald/Red)
