Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, Rahmatulloh menyampaikan aspirasi warga di Kantor Kelurahan Jombang Wetan, Senin (16/8/2021). Foto Florida Ully/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, Rahmatulloh mengkritisi, anggaran yang digelontorkan untuk program renovasi Rumah Tak Layak Huni (Rutilahu) membantu warga miskin. Menurut Rahmatulloh, anggaran sebesar Rp 7,5 juta untuk penerima sasaran masih terbilang kecil. Karena anggaran itu belum sepenuhnya bisa merehab rumah secara total.

“Terlalu kecillah Rp 7,5 juta. Minimal Rp 20 juta. Kalau udah dipatok segitu masyarakat (penerima RTLH) mau ngomong apa? Akhirnya masyarakat akan memaksimalkan dengan angka segitu dengan skala prioritas. Yang penting tidak kepanasan, kebocoran saat hujan datang,” kata Rahmatulloh saat menindaklanjuti aduan warga di Kelurahan Jombang Wetan, Senin (16/8/2021).

Kecilnya anggaran rutilahu, sambung Rahmatulloh, malah membuat banyak penerima sasaran kembali mengeluh karena masih kekurangan. Terkadang menutupi kekurangan itu, para penerima bergantung tambahan bantuan dari aparat kelurahan dan masyarakat sekitar.

“Ke depan, Dinsos Cilegon untuk menganggarkan jauh lebih besar kegiatan-kegiatan program rutilahu. Kalau 2021 hanya 142 rutilahu yang bakal dibangun, dengan anggaran Rp 7 hingga R 5 juta buat apa? Paling untuk perbaiki lantai atau dinding. Sedangkan yang kita lihat di lapangan atapnya harus dibongkar,” sambungnya.

Baca juga  Miris ! 7 KK di Cilegon Tinggal di Gubuk Beralas Triplek dan Tak Punya MCK

Politisi Partai Demokrat ini pun, mendesak Pemkot agar menaikan anggaran rutilahu. Bahkan jumlah penerima program bedah rumah bisa lebih banyak dan tepat sasaran.

“2022 mendatang semua kecamatan harus mengajukan rutilahu sebesar-besarnya. Kami (DPRD Cilegon) akan mendorong anggaran program rutilahu bisa lebih besar,” ujar Rahmatulloh.

Ia juga meminta agar pihak RT, kelurahan dan kecamatan cepat merespon jika ada warga yang hidup di rumah tidak layak huni. Agar Dinsos bisa cepat menindak lanjutinya.

Menurut Rahmatulloh, APBD jauh lebih baik bermanfaat untuk mensejahterakan masyarakat ketimbang dihabiskan untuk kegiatan Pemkot yang seremonial belaka.

“Kalau tidak ada pengajuan dari pihak bawah, Dinsos pun tidak akan mengajukan anggaran (rutilahu) lebih banyak juga. APBD Cilegon jauh lebih baik tidak untuk kegiatan seremonial tapi dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan, kemiskinan yang jauh bermanfaat untuk masyarakat,” tegasnya.

Baca juga  Ribuan UMKM di Cilegon Belum Kantongi Sertifikat Halal

Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos Cilegon, Thorfatul Uyun mengatakan, pihaknya pada tahun 2022 telah mengakukan anggaran rutilahu sebesar Rp 2,280 miliar. Masing-masing penerima akan mendapat bantuan Rp 15 juta.

“Tahun ini anggaran rutilahu sebesar Rp 1,95 miliar. Anggaran ini, kami hanya bisa menyerap untuk 142 proposal dari total proposal sebesar 152,” ujar Thorfatul.

Kata Thorfatul, untuk rumah yang layak tidaknya direhab berada pada kewenangan Inspektorat.

“Nanti yang mempertimbangkan rumah tersebut layak atau tidak dan rumah tersebut layak di rehab dari Tim Pertimbangan dari Inspektorat Cilegon,” pungkasnya. (Ully/Red)