CILEGON, SSC – Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Merak yang diketahui dicoret dari Program Stategis Nasional (PSN), dibahas oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Sapphire Restaurant Hotel The Royale Krakatau, Cilegon, Kamis (8/5/2018). Diinisiasi oleh PT. ASDP dengan mengundang sejumlah stakeholder yang terlibat, pada pembahasan itu ditemukan sejumlah masalah yang teridentifikasi. Diantaranya belum terselesaikan status lahan yang digunakan dan faktor muatan penumpang.

Kepala Bidang Sistem Transportasi Jalan Kemenko Perekonomian, Sopartien Komaladewi mengatakan, pada pembahasan itu pihaknya telah mengindentifikasi sementara sejumlah masalah yang mendasari pengembangan pelabuhan merak. Diantaranya, status sebagaian lahan yang akan digunakan yang prosesnya belum selesai, diketahui masih milik pemerintah Kota Cilegon dan lahan perorangan.

“Kalau yang saya ingat itu, masalah lahan. Ada tanahnya pemda, tanahnya perhubungan dan masyarakat. Sedangkan secara lokasi sudah existing, itu tidak menyalahi. Hanya karena ada pengembangan, perlu review master plan,” ungkap Komaladewi usai kegiatan.

Secara mendetail identifikasi masalah lahan itu tidak dapat diselesaikan oleh beberapa pihak saja. Namun perlu koordinasi dengan pihak lain termasuk keterlibatan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Cilegon, Andi Affandi, sambung Komaladewi, Pemanfaatan lahan pemkot untuk pengembangan itu bukan hanya tanggungjawab pemerintah daerah setempat saja namun juga perlu keturutsertaan penuh dari pemerintah pusat.

“Tadi disampaikan Pak Kadishub sedang proses dalam 3 bulan ini. Makanya tadi kita ingatkan ke BPN, ada kesulitan apa, supaya terselesaikan dengan baik. Dari BPN itu tidak ada masalah karena sudah ada surat pelepasan hak. Nanti tinggal pusat ke DJKN, karena ada peralihan aset,” tandasnya.

Identifikasi masalah lain, kata dia, juga turut berkaitan dengan rencana pembangunan tol langsung ke Pelabuhan Merak. Hal itu belum terealisasi, karena pengelola tol Tangerang Merak, PT. Astra Infra Toll Road masih mengkaji sejumlah aspek diantaranya kajian perhitungan bisnis dengan faktor jumlah unit kendaraan jika tol dibangun.

“Seperti (penjelasan pengelola, red) jalan tol tadi, kalau kapasitas angkutnya 7.000 (unit kendaraan, red), untuk balik modalnya lama. Sedangkan yang dibangun HK (PT. Hutama Karya, red) itu sekitar 70 Triliun, ” terangnya.

Selain itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh pihak PT. ASDP Merak, masalah faktor penurunan jumlah penumpang (load factor) khususnya penumpang kendaraan juga diidentifikasi serius pihaknya. Keberadaan pelabuhan swasta yakni Pelabuhan Bojonegara yang tak jauh dari Pelabuhan Merak, menjadi masalah yang serius dan harus dicari solusinya. Karena itu berdampak langsung pada muatan kendaraan di pelabuhan penyeberangan bagian barat pulau jawa itu.

“Saya baru tahu kalau load faktor itu menjadi kendala. Itu yang harus dipenuhi, dan bagaimana cara memenuhi itu, mari kita sama-sama. Jadi, kita coba komunikasikan (Perhubungan Laut dan Perhubungan Darat, red) dengan adanya hasil ini. saya akan lapor ke pimpinan (Menko Perekonomian, red). Tidak hanya kapasitas angkut, tetapi load faktor lewat tempat lain itu juga, ” tuturnya.

Selain itu, masalah lain seperti perijinan kawasan pelabuhan baik Amdal dan Andalalin juga turur dibahas. Persoalan Terminal Terpadu Merak (TTM) yang akan diintegrasikan dengan Kereta Api juga dibahas pada kegiatan itu. Begitu juga tentang keberadaan dermaga IV Pelabuhan Merak yang sebelumnya dibangun oleh pihak Swasta, saat ini kondisinya memprihatinkan. Rapat pembahasan lanjutan kemudian akan digelar kembali setelah Kemenko Perekonomian selesai mengkaji masalah – masalah tersebut. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here