CILEGON, SSC – DPC Indonesian National Shipowners Association (INSA) Provinsi Banten mengeluhkan kebijakan PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) yang tidak mengakomodir permintaan perusahaan pelayaran untuk memberi kelonggarab pembayaran ditengah kondisi pandemi Covid-19.

Wakil Ketua DPC INSA Provinsi Banten Tb Tusabih menjelaskan, kondisi bisnis para pelaku pelayaran di Banten ditengah masa pandemi Covid-19 benar-benar terkapar. Utamanya kesulitan bisnis menyangkut pembayaran jasa yang begitu terdampak.

Oleh karena itu, kata Tusabih, INSA Banten sempat bersurat kepada manajemen PT KBS untuk meminta keringanan tenggat waktu pembayaran biaya kepelabuhanan. Namun permintaan itu tidak direspon positif oleh perusahaan operator Pelabuhan Cigading itu.

“Meminta penundaan masa tenggat, yang tadinya dua minggu dibuat satu atau dua bulan, ini tetap tenggat waktu tempo seperti sebelumnya,” ungkap Tusabih dikonfirmasi, Minggu (14/6/2020).

INSA menilai, kebijakan KBS yang tidak merespon pelaku usaha pelayaran sangat tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Karena selama ini pusat malah memberikan kelonggaran di beberapa sektor perekonomian akibat dampak wabah Covid-19.

Menurut dia, KBS dengan kondisi perusahaan pelayaran yang terkapar semestinya komunikatif. KBS ditengah pandemi Corona mestinya dapat mempertimbangkan kondisi bisnis para pengusaha menghadapi berbagai kesulitan baik pembayaran, operasional maupun persoalan lain. Kebijakan yang diambil justru sebaliknya.

Tusabih menerangkan, kondisi bahkan menjadi makin buruk dengan keputusan sepihak manajemen dengan tidak melayani atau memblokir sistem tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kepada perusahaan pelayaran.

“Kalau dari awal dikirim surat tidak bisa dilayani lebih enak, perusahaan pelayaran itu juga bakal menyiapkan strategi atau akan memberitahu kekliennya ini. Ini enggak, kita langsung dikasih tahu tidak bisa dilayani, itu terlihat arogan, komunikasinya kurang,” terangnya.

INSA tidak heran jika banyak persoalan terjadi di Pelabuhan Cigading. Seperti kejadian pada Mei lalu, kapal berbendera asing, kapal Cape Laurel bermuatan biji besi kandas saat dipandu oleh kapal tugboat KBS. Pelayanan itu, lanjutnya, terkesan buruk bagi dunia pelayaran di Banten dimata internasional.

“Ada kapal kandas tanggal 26 Mei, kapal besar bendera asing, grounded atau kandas. kok bisa, padahal ini pelabuhan internasional. Buat kita malu saja, mandu sampai kandas apakah tidak memperhitungkan manuvernya,” papar Tusabih.

Disebutkannya, kapal kandas sudah beberapa kali terjadi. Kondisi itu ditengah-tengah pemerintah sedang berupaya meningkatkan keamanan jalur pelayaran di Selat Sunda dengan rencana penerapan Traffic Separation Schemes (TSS) atau Bagan Pemisahan Alur Laut, malah citranya menjadi buruk.

Pihaknya berharap Direktur Utama (Dirut) PT KBS Alugoro Mulyowahyudi dapat lebih responsif menanggapi keluhan perusahaan pelayaran. Mantan Dirut KDL ini juga diminta dapat lebih peka menempatkan SDM berkualitas sehingga bisa mendukung program yang dijalankan.

“Membuka intensif komunikasi antar intansi, tidak hanya dengan kroninya saja. Komunikasi kan bisa lewat pertemuan dua bulan sekali, ini tidak ada,” tuturnya.

Sementara itu, Dirut PT KBS Alugoro Mulyowahyudi mengaku keluhan yang disampaikan INSA Banten sedang dievaluasi.
Permohonan keringanan tenggat waktu pembayaran, kata Alugoro, sedang dikaji dan diupayakan pihaknya untuk mencari solusi kesulitan pengusaha pelayaran.

“Secara prinsip KBS, akan memahami kesulitan pelanggan selama wabah corona, kita juga akan berkoordinasi dengan Pelabuhan Ciwandan biar ada satu kebijakan,” ungkapnya.

Disinggung terkait kandasnya kapal berbendara asing, Alugoro menyatakan, pihaknya belum mendengar informasi itu terjadi di area Pelabuhan Cigading. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here