Direktur Bisnis BPRS CM Idar Sudarma ditemui di kantornya. Foto Elfrida Ully Artha/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (BPRS-CM) Idar Sudarma menyatakan jika OJK (Ortoritas Jasa Keuangan) telah melepas status pengawasan intensif untuk BPRS CM. Lepasnya status pengawasan ini, lantaran, Non Performing Financing (NPF) sejak September tahun 2017 lalu terus menunjukkan grafik yang membaik.

NPF yang tadinya berada pada kisaran 38 persen, hingga saat ini menurutnya sudah mampu ditekan sampai pada kisaran 13 persen. Diketahui, besarnya NPF saat itu memaksa salah satu BUMD Pemkot Cilegon itu akhirnya berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Alhamdullilah akhirnya OJK telah melepas status pengawasan intensif untuk BPRS CM. Berbagai macam strategis dan upaya yang kita lakukan dari jajaran pengurus, direktur, komisaris, maupun pengurus harian agar kita bisa lepas dari pengawasan intensif tersebut,” kata Idar kepada Selatsunda.com di kantornya, Kamis (14/11/2019).

Lepasnya pengawasan intensif oleh OJK ini, lanjut Idar berdasarkan surat OJK nomor SR/42/KR.01 2019 tertanggal 1 November tentang dikeluarkannya status pengawasan intensif dari OJK.

“Jadi per tanggal 4 November, pengawasan intensif dari OjK kita sudah lepas. Salah satu penilaian yang dilakukan oleh OJK, karena per tanggal 30 September 2019 yang mana NPF mencapai 7,6 persen di Oktober kemarin mengalami penurunan diangka 6,8 persen,” lanjut Idar.

Meski status pengawsan intensif telah keluar, OJK juga menyarankan agar BPRS CM dapat mengisi kekesongan managemen yang sampai saat ini masih belum terisi alias kosong.

“Kalau dilihat dari aturan OJK, modal dibawah Rp 50 miliar minimal harus ada 2 direktur dan 2 komisaris. Sedangkan untuk modal diatas Rp 50 hingga Rp 80 miliar harus ada 3 pimpinan. (direktur utama, direktur dan direktur kepatuhan). Untuk posisi ini, kami sudah menyodorkan 2 nama ke pemegang saham untuk selanjutnya di pilih untuk menjadi pimpinan. Semua tinggal menunggu hasil dari pemegang saham,” tungkasnya.

Terpisah, Walikota Cilegon, Edi Ariadi mengaku sudah mengetahui jika BPRS CM telah lepas dalam pengawasan OJK. Meski demikian, pihaknya harus mengisi kekosongan yang ada di managemen di BUMD tersebut.

“Sudah keluar memang, tapi kita harus mengusulkan calon dirut, calon komut idenpenden dan calon pimpinan lainya. Untuk nama-nama calon sudah dan saat ini sedang digodok oleh Komisaris (Beatrie Noviana),” pungka Edi. (Ully/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here