Walikota Cilegon Edi Ariadi didampingi Asda II Kota Cilegon Dikrie Maulawardhana menerima kunjungan para buruh di ruangan Walikota Cilegon, Senin (19/10/2020) Foto Istimewa

CILEGON, SSC – Sejumlah perwakilan buruh di Kota Cilegon menggelar rapat bersama dengan Pemerintah Kota Cilegon, Senin (19/10/2020), sore tadi. Mereka meminta Walikota Cilegon, Edi Ariadi dan Ketua DPRD Cilegon, Endang Effendi menyatakan sikap menolak atas Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Walikota Cilegon Edi Ariadi didampingi oleh Asisten Daerah (Asda II) Kota Cilegon Dikrie Maulawardhana dihadiri aparat kepolisian.

Kepala Federasi Serikat Pekerja Kimia Energy Pertambangan dan Umum (FSKEP) Kota Cilegon, Rudi Sahrudin mengatakan, permintaan ini disampaikan atas rencana aksi demo buruh yang akan digelar selama 2 hari.

“Tadi saya minta 1 paket. Karena di Cilegon kan ada 2 hari aksi. Pada, Selasa (20/10/2020) digelar di Kantor Walikota dan Rabu (21/10/2020) di Kantor DPRD Cilegon. Kalau bisa 1 paket (Walikota dan Ketua DPRD Cilegon) untuk menandatangani penolakan UU Omnibus Law Ciptaker. Sehingga pada Selasa (20/10/2020) enggak ada lagi aksi. Sehingga di Rabu (21/10/2020) mendatang kami (buruh,red) bisa langsung ke Istana, Jakarta,” kata Rudi ditemui di Kantor Walikota Cilegon,”

Baca juga  Pasien Corona Meningkat, Pemkab Serang Distribusian Ribuan APD ke 29 Kecamatan dan 31 Puskesmas

Menurut Rudi, Undang-undang Omnibus Law Ciptaker sangat merugikan para buruh. Sebab, isi undang-undang sampai saat ini masih abu-abu dan belum jelas. Contoh item isi undang-undnag yang saat ini masih abu-abu yaitu tentang kontrak seumur hidup yang justru merugikan para buruh terutama untuk generasi anak cucu.

“Kita berpikirnya jangka panjangnya. Kalau kontrak seumur hidup artinya pekerja tetap bisa dikontrak. Ini kan permainan perusahan dan bisa saja perusahan ini lagi enggak sehat sehingga ujung-ujungnya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) masaal. Perusahan dapat tutup sementara nanti buka lagi dengan sisi kontrak, inilah yang kami khawatirkan jika undang-undang ini betul-betul disahkan,” ujar Rudi.

Rudi berharap, dengan ditandatangi penolakan UU Omnibus Law Ciptaker oleh Walikota, Bupati maupun Gubernur, akan membuat Presiden RI, Joko Widodo dan DPR RI berpikir untuk tidak mengdepankan UU Omnibus Law Ciptaker. (Ully/Red)