Foto Ilustrasi UMK (Sumber: Tribunnews.com)

CILEGON, SSC – Serikat buruh di Cilegon tidak sependapat jika dikatakan menyepakati Upah Minimum Kota (UMK) 2020 yang ditetapkan Pemerintah Kota Cilegon sebesar Rp 4,2 juta dalam sidang pleno Depeko di Ruang Rapat Walikota Cilegon, kemarin.

Secara gamblang, buruh menolak besaran tersebut karena tidak sesuai dengan keinginan buruh. Buruh mengusulkan kenaikan UMK berdasarkan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan 60 komponen dan inflasi sebesar 12 persen.

“Jadi kemarin kita pleno itu, kita belum ada kesepakatan. Jangan pak Kadis itu enak saja di media bilang menyepakati semua. Kalau dari kita jelas menolak. Usulan dari kita kan 12 persen, kita mengacu pada survey pasar, survey KHL yang dilakukan oleh serikat pekerja,” ujar Ketua Forum Buruh Kota Cilegon, Rudi Sahrudin dikonfirmasi, Jumat (8/11/2019).

Baca: UMK Cilegon 2020 Capai Rp 4,2 Juta, Naik 8,51 Persen

Dia menyatakan, pernyataan yang disampaikan Disnaker sesungguhnya bisa bias. Karena buruh tidak menyatakan sepakat melainkan menolak atas usulan Pemerintah, Apindo dan Dewan Perguruan Tinggi.

“Saya khawatirkan, mereka melintir bahasa. Melintir bahasa dan menjebak kita,” ujar Rudi tegas.

Rudi menerangkan dalam hasil sidang pleno tertuang hasil penolakan buruh terhadap kenaikan UMK sebesar 8,51 persen sebagaimana mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Pihaknya meminta agar saat nanti Gubernur menyetujui usulan tersebut dapat mempertimbangkan pendapat buruh.

“Tunggu saja surat dari walikota, sampai gubernur seperti apa. Nanti kalau sudah diputus oleh walikota, kita akan terima. Jadi itu yang disampaikan (buruh sepakat) tidak benar, kita tidak menerima,” terangnya.

Berdasarkan Berita Acara Sidang Pleno Depeko Cilegon tentang UMK 2020 dihasilkan, pertama, Serikat Pekerja/ Buruh mengusulkan besarnya UMK 2020 sebesar Rp. 4.382.647,85 berdasarkan data KHL dengan 60 komponen dan inflasi sebesar 12 persen.

Kedua, Unsur Apindo Kota Cilegon mengusulkan besarnya Upah Minimum Kota Cilegon Tahun 2020 berdasarkan PP No 78 Tahun 2015 Jo. Permenaker No. 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019, Surat Gubernur Banten nomor 560/3731-DTKT/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019, sebesar Rp 4.246.081,42 dengan perhitungan inflasi 3,39 persen dan PDB 5,12 persen.

Ketiga, Unsur Pemerintah Kota Cilegon mengusulkan besarnya Upah Minimum Kota
Cilegon Tahun 2020 berdasarkan PP No 78 Tahun 2015 Jo. Permenaker No. 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019, Surat Gubernur Banten nomor 560/3731-DTKT/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019, sebesar Rp 4.246.081,42 dengan perhitungan inflasi 3,39 persen dan PDB 5,12 persen.

Keempat, Unsur Perguruan Tinggi/ Pakar memberikan saran dan pertimbangan bahwa
untuk Upah Minimum Kota Cilegon Tahun 2020 agar diputuskan dalam sidang ini tidak membebani Walikota Cilegon sesuai PP 78 tahun 2015.

Terakhir dalam surat, Demikian saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Kota Cilegon tentang besaran Upah Minimum Kota Cilegon Tahun 2020, berdasarkan hal tersebut diatas maka Unsur Pemerintah dan Unsur APINDO merekomendasikan besaran Upah Minimum Kota Cilegon Tahun 2020 sesuai PP No.78 Tahun 2015 tentang pengupahan sebesar Rp. 4.246.081,42 dengan tetap mempertimbangkan juga usulan Unsur Serikat Pekerja/ Buruh sebesar Rp. 4.382.647,85. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here