CILEGON, SSC – Aksi unjuk rasa buruh outsourching selama dua hari menolak restrukturisasi PT Krakatau Steel (KS) tak berujung hasil. Permintaan buruh untuk bertemu secara langsung dengan Direktur Utama KS, Silmy Karim di Gedung Tekonologi KS, hari ini, Rabu (3/7/2019) juga mentah.
Ketua Federasi Serikat Pekerja Baja Cilegon (FSP-BC), Safrudin mempertanyakan sikap Dirut KS yang enggan menemui buruh outsourching.
“Sebenarnya ada apa sampai tidak mau ketemu kita, sampai dua hari ini,” ujar Safrudin ditengah aksi pemblokiran jalan di Kawasan Industri KS.
Baca : Aksi Tolak Restrukturisasi Berlanjut, Ribuan Buruh Outsourching Kembali Demo Krakatau Steel
Ia tidak mengetahui alasan mengapa Dirut tak mau menemui buruh outsourching. Hal itu, justru memunculkan polemik. Diduga, kata dia, ada pihak yang mengintervensi Dirut atas kebijakan restrukturisasi yang diputuskan.
“Dugaan kami ada intervensi kepada dirut. Karena apa, pemerintah selalu menggemborkan pembangunan, sekarang bajanya dari mana. Ngga mungkin dari sini, semuanya impor lah. Impor itu sudah sampai 10 triliun,” tuturnya.
Buruh, kata dia, menuntut sederhana. Buruh meminta penjelasan atas kebijakan restrukturisasi yang dieksekusi Dirut KS. Karena penjelasan itu, kata dia, menyangkut hak hidup banyak kaum buruh.
Baca juga : Protes PHK Sepihak, Buruh Blokir Jalan Kawasan Industri Krakatau Steel
“Mestinya kan harus transparan. Ini kan BUMN, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Uud 45 sudah jelas pasal 28 itu. Setiap warga negara berhak mendaaptkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Negara disini harus turun,” terangnya.
Aksi demontrasi pada hari ini berlanjut dari Gedung Teknologi KS menuju Kantor Pemerintah Cilegon. Informasi terakhir yang diterima Selatsunda.com, buruh akan meminta Kapolda Banten, Irjen Pol Tomsi Tohir dan Gubernur Banten, Wahidin Halim menfasilitasi pertemuan dengan Dirut KS.
“Tadi kita tidak ditemui. Kita upayakan minta ke gubernur dan kapolda untuk minta difasilitasi bertemu pak dirut,” pungkas Safrudin. (Ronald/Red)
