Ratusan buruh yang tergabung dalam FSKEP Kota Cilegon melakukan aksi unjuk rasa di Halaman Kantor Wa28/7likota Cilegon, Selasa (28/7/2020). Foto Elfrida/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energy Pertambangan dan Umum (FSKEP) Kota Cilegon melakukan aksi unjuk rasa di Halaman Kantor Walikota Cilegon. Dalam aksi, buruh menyikapi kondisi Kota Cilegon saat ini sudah darurat PHK.

Pantauan Selatsunda.com di lokasi, ratusan buruh tiba halaman Kantor Walikota Cilegon pada pukul 11.00 WIB. Dalam orasinya, buruh dengan membawa spanduk yang bertuliskan Cilegon Darurat PHK dan Tolak Omnibus Law.
Puluhan aparat kepolisian pun berjaga di pintu masuk utama Kantor Walikota Cilegon.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Kimia Energy Pertambangan dan Umum (FSKEP) Kota Cilegon Rudi Sahrudin mengatakan, ia melihat Kota Cilegon darurat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Terlebih lagi, PHK yang terjadi oleh para buruh ini karena faktor kondisi Pademi Covid-19 (Virus Corona).

Baca juga  Penjabat Sekda Nanang Yakin Pendistribusian Vaksin Covid-19 di Serang Aman

“Kedatangan kami ke sini (Pemkot Cilegon) ingin menyampaikan ke Pak Walikota Cilegon (Edi Ariadi) jika Cilegon darurat PHK saat pademi Covid-19. Kalau alasanya merkea (perusahan,red) melakukan PHK karena covid-19, buktikan dengan audit keuangan mereka,” kata Rudi kepada Selatsunda.com.

Dari hasil data yang dimiliki FSKEP, kata Rudi, total buruh yang terkena PHK oleh perusahaan sebanyak 150 pekerja dari beberapa perusahan di Kota Cilegon. Para pekeja terdiri dari pekerja outsourcing dan karyawan organik.

“Untuk melakukan PHK kan ada tahapanya. Tapi, kalau saya lihat perusahan justru tidak memahami tahapan tersebut. Apakah buruh di Cilegon dianggap jonggos oleh pemerintah maupun perusahan? Kondisi ini tentu harus disikapi oleh DPRD Cilegon. Jangan sampai buruh disakiti oleh pihak perusahaan,” pungkasnya. (Ully/Red)