CILEGON, SSC – Walikota Cilegon Robinsar menanggapi kabar adanya potensi pemangkasan dana transfer pusat ke daerah di 2026. Robinsar menyatakan masih menunggu keputusan dari Pemerintah pusat.
Meskipun ada kabar itu, kata Robinsar, seluruh pelayanan dasar tetap akan diprioritaskan. Baik itu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan dasar lainnya.
“Tetap untuk standar pelayanan dasar kami utamakan, itu menjadi prioritas, pendidikan kesehatan, infrastruktur. Kita prioritaskan ini dulu. Nanti sisanya ada anggarannya berapa, baru ke OPD. Kegiatan lainnya, dalam tanda kutip pelengkaplah,” ujar Robinsar dikonfirmasi di Kantor Walikota Cilegon, Rabu (1/10/2025).
“Paling minimal yang wajib dulu. Kalau kemarin kan, sunah wajib, dijadikan satu. Ini yang wajib dulu kita prioritaskan. Baru kalau ada uangnya baru yang sunahnya,” sambungnya.
Robinsar menerangkan, bilamana terjadi pemangkasan maka Pemkot akan mengambil langkah dengan mengefetifkan dan mengefisiensi anggaran belanja.
“Kedua, efektivitas dan efisiensi belanja. Mana yang bisa kita coret-coret lagi, mana yang menjadi beban, mungkin hibah, atau apa, mungkin terdampak,” ucapnya.
Saat ditanya adanya potensi pemangkasan dana transfer daerah akan berimbas dengan pemangkasan TPP, Robinsar tak mau berspekulasi.
Prinsipnya, kata Robinsar, belanja yang tidak bersifat wajib berpotensi dipangkas.
“Itu sedang kita kaji. Intinya yang punya potensi untuk kita kurang-kurangi, selain tidak mengurangi hak-hak semua yang wajib tadi, itu punya potensi, terkurangi,” pungkasnya. (Ully/Red)
