CILEGON, SSC – Satuan Tugas (Satgas) program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Cilegon menggelar rapat perdana terkait MBG, Jumat (3/10/2025) pagi tadi.
Sekretaris Satgas Program MBG Kota Cilegon, Heni Anita Susila mengatakan, rapat pedana ini untuk menindak lanjuti penyaluran MBG. Kedepan, Satgas MBG Cilegon akan mengundang BGN (Badan Gizi Nasional) guna menyelaraskan data penerima manfaat MBG.
“Kedepan, BGN akan kami libatkan di rapat bersama ini. Ini kita lakukan agar penyaluran makan gizi gratis tidak terjadi masalah, penolakan, bahkan terjadi keracunan makanan saat di konsumsi oleh pelajar,” kata Heni kepada Selatsunda.com ditemui di Kantor Walikota Cilegon.
Heni memastikan, penyaluran MBG di Cilegon aman dan tidak terdapat penolakan dari orangtua. Satgas MBG Cilegon, akan terus mengantisipasi penyaluran MBG agar tidak terjadi kejadian keracunan makanan saat diberikan ke sekolah-sekolah.
“Alhamdulillah sampai sekarang belum ada informasi terkait hal tersebut. Tapi semoga aja tidak ada sama sekali. Alhamdulillah ya semua anak-anak penerima manfaat itu semuanya orang tua menerima bahkan bersyukur anak-anaknya diberikan makan bergizi gratis siang hari. Karena dengan makan gizi gratis akan meringankan beban orang tua,” ujarnya.
Lebih lanjut, kata Heni, dapur atau pemilik katering MBG diwajibkan untuk mengatongi standar kelayakan izin halal, Sertifikat Layak Higiene Sanitasi.
“Jangan sampai terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Di dapur tersebut, wajib juga ada ahli gizinya. kemudian yang kedua tentu saja persyaratan lainnya seperti layaknya sebuah perusahaan katering,” lanjutnya.
Mantan Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon menjelaskan, dari data Satgas MBG Cilegon, kurang lebih ada 700 ribu anak yang menjadi sasaran program MBG. Dari 700 ribu anak penerima MBG tersebut, 30 persen diantaranya atau 30 ribu anak telah menerima MBG.
“Kita kurang lebih ya, ini baru 30 persen dari yang didata di Dindik Cilegon kan kemarin datanya 70 ribu. Dari 70.000 yang sudah menerima sekitar 30 persen atau 30.000 orang penerima manfaat. 30.000 itu terdiri dari SD, SMP. Bahkan sekarang ini bukan hanya yang di bawah Dinas Pendidikan saja, di bawah Kemenag juga ada Rouidatul Jannah, ada MTS, ada MI, Pondok Pesantren. Sedangkan kalau diluar SMA/SMK itu diluar Cilegon. Tapi ada di KCD Seragon,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu perwakilan Satgas MBG Polres Cilegon yang juga Kasat Pam Obvit Polres Cilegon, Iptu Yogie Fahrisal mengungkapkan, dalam penyaluran MBG ke para siswa, Pemkot bersama Polres Cilegon akan berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan BGN dan koordinator wilayah dibawah BGN.
“Untuk saat ini total dapur MBG yang sudah beroperasi ada 7 kecamatan. Yakni, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Jombang, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Citangkil, Grogol dan Ciwandan. Sedangkan untuk Pulomerak saat ini masih on progres,” ujar Yogi.
Menurutnya, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dan sosialisasi serta pengawasan secara ketat untuk SPPG yang sudah beroperasi tersebut.
“Nah ini untuk sekarang ini kan kita masih melakukan pengawasan tentu kalau terkait ada peristiwa-peristiwa yang memang ada masuk ke ranah pidana ya tentu disini akan kita proses. Kalau memang ditemukan ada unsur kesengajaan hingga menyebabkan misalnya atau terjadi penghambatan dalam proses pendistribusian, tentu ini akan disesuaikan dengan mekanisme hukum yang ada,” pungkas Yogie. (Ully/Red)
