Foto Ilustrasi (Sumber net)

CILEGON, SSC – Pemerintah Pusat (Pempus) memangkas Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer ke daerah untuk menangani Virus Corona. Informasinya, DAU untuk Kota Cilegon akan dipangkas sebesar Rp 250 Miliar.

Walikota Cilegon Edi Ariadi saat ditemui di Kantor Walikota Cilegon, Senin (20/4/2020) mengaku telah mendengar laporan adanya pemangkasan DAU tersebut dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Cilegon, Maman Mauludin.

“Iyah benar saya sudah mendengar informasi dari Pak Maman (Kepala BPKAD Kota Cilegon) jika pemerintah pusat telah memangkas DAU (Dana Alokasi Umum) sebesar Rp 250 Miliar,” kata Edi.

Dijelaskan Edi, akibat pemangkasan DAU tersebut mempengaruhi postur anggaran dan tentunya neraca keuangan. Sebab, pada struktur APBD, terdiri dari berbagai sektor anggaran, dimana diantaranya DAU, DAK, dan lainnya.

Baca juga  Pemkab Serang Bongkar Tujuh THM di JLS Cilegon

“Tentunya dengan pemangkasan DAU ini sangat berpengaruh pada neraca anggaran,” ujarnya.

Perlu diketahui, DBH (Dana Bagi Hasil) pada DAK merupakan alokasi anggaran untuk sejumlah kepentingan. Salah satunya belanja pegawai, seperti tunjangan ASN, sertifikasi guru, serta lainnya.

“Meski begitu, tetaplah kita (Pemkot) tidak akan mengambil hak-hak milik ASN. Hak mereka pun akan tetap diterima meski dengan kondisi tersebut. Seperti hak memperoleh gaji, tunjangan, serta sertifikasi para guru ASN tidak akan dipangkas,” papar Edi.

Di lain tempat, Sekda Kota Cilegon Sari Suryati menuturkan, Pemkot Cilegon akan merasionalisasi anggaran sebagaimana yang akan dipangkas Pempus.

“Kita sudah diperintah untuk melakukan rasionalisasi anggaran senilai Rp250 miliar. Pemkot Cilegon diberi waktu hingga Kamis (23/4/2020) untuk menyelesaikan rasionalisasi anggaran dan kegiatan mana yang bisa ditunda,” jelasnya.

Baca juga  Mobilitas Kerja Tinggi, Anggota Dewan di Cilegon Berpotensi Terserang Penyakit Jantung dan Kolesterol

Menurut Sari, Pempus memberikan petunjuk terkait alokasi-alokasi anggaran yang bisa dirasionalisasi. Katanya, berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020, maka alokasi anggaran yang terkena rasionalisasi adalah kegiatan yang melibatkan massa.

“Misalnya, perjalanan dinas, rapat-rapat, sosialisasi, bintek, dan lain-lain. Rasionalisasi tidak akan menyentuh hak-hak ASN, seperti gaji, tunjangan, bahkan THR,” katanya. (Ully/Red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini