CILEGON, SSC – DPRD Cilegon mendorong Pemkot agar sumber-sumber penerimaan daerah dihasilkan dari sektor ke Pelabuhaan Muat/Industri di Kota Cilegon.

Ini terungkap dalam Seminar Nasional Menggali Potensi Sumber Penerimaan Daerah Kota Cilegon dari Pengelolaan Pelabuhaan Penyebrangan dan Merak dan Pelabuhaan Muat/Industri di Kota Cilegon.

Ketua DPRD Kota Cilegon, Fakih Usman Umar mengatakan, posisi strategis Kota Cilegon memiliki potensi besar. setidaknya, terlihat dari hadirnya Pelabuhaan Penyerangan Merak yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera.

“Meskipun Kota Cilegon dijuluki sebagai Kota Industri,  penerimaan daerah tidak sebanding dengan potensi yang dimiliki selama ini. Pada TA 2018, APBD Kota Cilegon mencapai Rp1,99 triliun. Sementara pendapatan hanya sebesar Rp1,6 triliun, sehingga ada defisit sekitar Rp290 miliar,” kata Fakih, Senin (30/4/2017)

Ia menjelaskan, potensi yang lain yang bisa didapatkan dari pelabuhan industri/pelabuhan muat (port of loading) untuk 2016 lalu, tercatat di pelabuhan muat di Kota Cilegon untuk nilai ekspor barang sebesar USD 1.404.598.493 atau setara Rp18,87 triliun sementara untuk impor sebesar USD 8.523.428.036 setara dengan Rp114,52 triliun, kurs tengah USD Rp13.436.

“Namun sayangnya sektor kepelabuhan belum memberikan kontribusi langsung kepada penerimaan daerah. Bahkan, Kota Cimegon selama ini belum mendapatkan pendapatan retribusi daerah sekitar Rp2 miliar/tahun. Kini sudah tidak lagi sejak awal 2017 setelah Terminal Terpadu Merak yang resmi diambil alih oleh Kementerian Pergubungan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, terbitnya UU 23. Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan harapan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat mengoptimalkan potensi kelautan yang dimilikinya, dengan masuknya urusan kelautan dan perikanan menjadi urusan Pemerintahan Pilihan (Pasal 12 Ayat 3). Namun ternyata, penyelenggara urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi (Padal 14 ayat 1).

Dengan kata lain, manfaat pengelolaan urusan kelautan hanya dapat dinikmati melalui Pemprov Banten.  Dengan kondisi ini, pihaknya aja mendesak agar Pemerintah Pusat (Kemenhub) ubtuk bisa membangi kewenangan pengelolaan pelabuhan dengan Pemerintah Provinsi Banten.

“Bila memungkinkan, Pemkot Cilegon diberikan kesempatan untuk memiliki saham PT ASDP Indonesia Ferry secara bersama. Sebagai pemegang saham, Pemda akan memiliki kontrol dan akses pengambilan keputusan strategis yang berhubungan dengan pelabuhan sebesar nilai saham yang ditanamkan, tanpa keharusan mengelola pelabuhan itu sendiri,” pungkasnya. (Ully/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here