CILEGON, SSC – Walikota Cilegon Robinsar menyatakan, Pemerintah Kota Cilegon tidak akan membangun Jalan Lingkar Utara (JLU) dengan skema pembiayaan lewat pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Hal ini diungkapkan Walikota Robinsar saat memberikan sambutan pada Rapat Paripurna 4 agenda di DPRD Kota Cilegon, Jumat (31/10/2025).
Robinsar mengawali sambutannya dengan menjelaskan kondisi anggaran di Tahun 2026. Sebagaimana diketahui, transfer ke daerah (TKD) dari Pusat berkurang masif. Untuk Cilegon, TKD terpotong Rp 236 Miliar. Dengan ada pemotongan itu, dilakukan rasionalisasi Rp 76 miliar sehingga anggaran di tahun depan terkoreksi Rp 312 miliar.
Dengan banyaknya anggaran yang terkoreksi, Robinsar memastikan, belanja yang sifatnya untuk pelayanan dasar tidak akan dikurangi baik pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Robinsar menjelaskan, dengan adanya kondisi itu, tidak membuat Pemkot stagnan. Dengan masukan anggota dewan, Pemkot akan terus gali potensi dan menjemput anggaran ke Pusat.
Ia bersyukur, dalam dua bulan terakhir, usulan Pemkot terkait perbaikan Jalan Lingkar Selatan (JLS) disetujui Pemerintah Pusat. Tahun ini, Pemkot mendapat kucuran anggaran untuk perbaikan JLS sebesar Rp 33 Miliar.
“Contoh kecil, Jalan Lingkar Selatan, yang sama sama kita ketahui ada beberapa titik yang mengalami kerusakan. Alhamdulilah atas kerja keras OPD dan PU, tahun ini kita mendapat bantuan dari Pusat sebanyak Rp 33 miliar. Multiyears tahun depan menjadi 32 miliar, kurang lebih Rp 65 miliar,” ungkap Robinsar.
Robinsar mengaku, Pemkot di tahun depan akan berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) diantaranya dengan mengoptimalkan pajak listrik dari industri yang memiliki pembangkit sendiri.
Kemudian juga upaya lain meningkatkan pendapatan lewat pajak kendaraan. Kata Robinsar, pajak kendaraan akan dimasifkan agar tahun depan dapat terimpelementasi. Pemkot dalam upaya itu akan memaksimalkan Plat A-nisasi di Cilegon. Karena option pajak, sudah mulai masuk ke Cilegon. Ia mengungkapkan, hingga September 2026, penerimaan option pajak telah mencapai Rp 66 miliar.
“Insya Allah akan kita optimalkan, tahun depan agar bisa menembus angka di Rp 75 miliar sampai Rp 80 miliar,” ucapnya.
Dalam rapat paripurna itu, Robinsar kembali menyinggung, karena kondisi tahun depan TKD berkurang dan juga atas saran DPRD, maka pembiayaan pembangunan JLU lewat skema pinjaman PT SMI tidak akan dilakukan.
“Opsi peminjaman di SMI tahun depan, Insya Allah, akan kami gagalkan. Kami akan gagalkan, kami akan optimalkan juga tahun depan kami sudah anggarakan, untuk pembebasan lahan kurang lebih Rp 40 miliar untuk tahun 2026,” terangnya.
Ia menyatakan akan membangun secara bertahap. Untuk dua hingga tiga tahun kedepan, pembangunan JLU akan dilakukan murni dari APBD Cilegon.
“Insya Allah JLU akan kami jalankan sampai mungkin 2, 3 tahun ke depan murni dengan APBD Cilegon, kami akan rasionalisasikan semuanya,” ucap Robinsar yang disambut tepuk tangan tamu undangan.
Diketahui, hari ini DPRD Kota Cilegon menggelar Rapat Paripurna 4 Agenda. Salah satunya, Rapat Paripurna Penandatangan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun 2026. (Ronald/Red)
