Dihadapan DPRD Cilegon, Pedagang CFD Curhat Berbulan-bulan Tak Ada Pemasukan

CILEGON, SSC – Selama 6 bulan lebih, kondisi pedagang Car Free Day (CFD) Kota Cilegon tidak menentu. Bahkan saat ini, pedagang yang berjualan sudah menjerit dan mulai terkapar.

Hal ini terungkap saat pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Wirausaha Cilegon (Pawon) Kota Cilegon bertemu dengan Komisi II dan Komisi IV DPRD Kota Cilegon dalam rapat dengar pendapat (hearing) di Aula Rapat DPRD, tadi pagi.

Ketua Pawon Iip Ibrohim mengatakan, ada sebanyak 500 lebih pedagang yang berjualan di CFD. Sejak Covid-19 merebak, kondisi pedagang kian tidak menentu.

Ia menyatakan, pedagang untuk bisa berjualan bergantung dengan status sebaran Covid-19. Kala berstatus zona merah, pedagang tidak berjualan. Saat zona kuning, pedagang berjualan. Hanya saja selama ini pedagang dengan status sebaran berubah-rubah lebih dominan tidak berjualan. Kondisi itu pun berdampak pada usaha pedagang yang mulai terkapar.

“Pada saat zona merah, kita (pedagang,red) diminta untuk tutup, kita lakukan. Lalu enggak lama kemudian kembali jadi zona orange, kami ajukan lagi ke Pemkot Cilegon untuk dibuka, akhirnya pemerintah izinkan CFD dibuka kembali. Tapi, enggak berlangsung lama Cilegon kembali zona merah kami pun tutup lagi. Semua prokes kita terapkan dan patuhi arahan pemerintah. Kita pun selalu menghimbau ke pengunjung untuk menjaga prokes. Kami, berbulan-bulan tak ada pemasukan pak. Kita harus gimana?,” keluh Iip, Selasa (8/6/2021).

Lebih lanjut, kata Iip, kondisi berbulan-bulan tidak berjualan membuat usaha pedagang tak hanya drop tetapi juga stres. Karena tidak memiliki pemasukan.

“Banyak para pedagang CFD mengalami stres karena tidak ada pemasukan. Kami kebingungan pak harus seperti apa lagi. Sedangkan, mal saja dibuka. Tapi kami (CFD) ditutup,” lanjut Iip.

Sementara itu, Sekretaris Disperindag Cilegon Bayu Pratanagama menjelaskan, jika kebijakan buka tidaknya CFD bukan berada dalam naungan Disperindag melainkan di Dinas Perhubungan (Dishub).

“Kalau CFD ini sebenarnya tidak berada dalam naungan kami (Disperindag) tapi dari Dishub. Meskipun kebijakan CFD ada di Dishub, para pedagang lebih percaya kepada kami,” ujar Bayu.

Pada prinsipnya, kata Bayu, pihaknya sangat mendukung aktivitas CFD dibuka kembali. Agar pergerakan perekononiam kembali bergairah. Akan tetapi, pihaknya tidak bisa memutuskan CFD diperbolehkan dibuka kembali.

“Kami sih mendukung aja CFD dibuka. Tapi, keputusan dibuka kembali ini ada di tangan Forkopimda bukan di kami. Kita tunggu aja keputusan dari Forkopimda seperti apa,” kata Bayu.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi IV DPRD Cilegon Erick Airlangga Al Gozali sangat mendukung CFD dibuka kembali oleh pemerintah. Akan tetapi, para pedagang harus mematuhi prokes yang diterapkan oleh pemerintah.

“Saya sih mendukung jika CFD ini dibuka. Dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membuka aktivitas ini. Sebetulnya, kalau paparan dari Plt Kadinkes Cilegon (Dana Sujaksani) jika kembalinya Cilegon zona merah dan oranye bukan karena aktivitas CFD, tapi dari faktor liburan Lebaran,” ujar Erick.

Karena itu, Politisi Partai Golkar Cilegon ini meminta agar penerapan prokes jika nanti CFD dibuka harus benar-benar dilakukan oleh para pedagang.

“Ini yang harus benar-benar dilakukan oleh pedagang. Karena bagaimana pun, pemerintah ini kan sudah membuka mal, membuka kolam renang. Nah kenapa tidak CFD dibuka kembali,” tegasnya. (Ully/Red)