Plt Kadis Perhubungan Kota Cilegon, Andi Affandi menunjukan Smart Card pengujian KIR dan sertifikat, Senin (13/9/2021). Foto Ronald/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon melakukan terobosan baru dengan menerapkan smart card saat pengujian kendaraan bermotor. Penerapan dengan mengubah sistem uji KIR dari manual menjadi online ini dilakukan untuk mempercepat pelayanan kepada pemilik kendaraan.

Plt Kepala Dishub Cilegon, Andi Affandi mengatakan, penerapan smart card merupakan program Kementerian Perhubungan dalam memberikan pelayanan efektif memangkas jalur birokrasi berbelit-belit.

Sebelumnya, sistem pengujian kendaraan menggunakan cara manual atau lewat buku KIR. Namun dengan penerapan smart card, pemilik kendaraan bisa langsung mendapatkan bukti lulus uji elektronik (Blue).

“Sebelumnya sifatnya manual sekarang sudah tersistem online atau dikenal smart card. Atau bukti lulus uji elektronik Blue,” ujar Andi saat di kantornya, Senin (13/9/2021).

Baca juga  Demo Hari Tani, Mahasiswa Cilegon Soroti Lahan Pertanian Menyusut Akibat Industri

Ia menyatakan, penerapan Smart Card juga seiring dengan upaya Pemkot Cilegon melakukan penyesuaian tarif kendaraan.
Dengan adanya perda yang baru atas
perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2012 mengenai retribusi pengujian kendaraan bermotor, pendapatan asli daerah dari sektor retribusi dapat ditingkatkan.

“Kenaikan tarif tidak terlalu tinggi, kendaraan baru hanya 13 persen, disesuaikan dengan jenis kendaraannya. Bagi yang uji KIR berkala (kenaikan) masih kisaran 50 persen,” ujar Andi seraya menjelaskan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi tersebut setahunnya bisa mencapai Rp 1 miliar.

Andi menyatakan, penerapan sistem tersebut juga merupakan upaya pihaknya ke depan dalam mengontrol kendaraan yang over dimensi over kapasitas (ODOL). Karena kata dia, bilamana saat pengujian ditemukan kendaraan ODOL maka pihaknya tidak akan mengeluarkan hasil uji KIR.

Baca juga  Jelang Pemilu 2024, Partai-partai baru Sowan ke KPU Cilegon

Dishub pun jika melakukan kecurangan, kata Andi, juga akan disanksi dengan dihentikan pelayanannya oleh Pemerintah Pusat. Ia menyatakan, aturan tersebut masih dalam tahap sosialisasi. Diharapkan, agar seluruh pemilik kendaraan kedepan dapat mengikuti aturan demi mendukung program pemerintah dan tertib dalam berlalu lintas.

“Pemerintah tidak mentolerir kendaraan yang over dimensi. Kita juga akan mendapat sanksi, dihentikan kegiatan pelayanannya,” terangnya.

“Kami berharap bisa dipahami semua pihak,” ucapnya. (Ronald/Red)