Walikota Cilegon, Syafrudin di wawwncara awak media usai Rapat Evaluasi dan Sinkronisasi KKBPK saat di salah satu Hotel di Kota Serang, Selasa (10/12/2019). Foto Ajat Sudrajat

SERANG, SSC – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang mengklaim keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) yang dijalankan pada 2019. Pasalnya dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Serang, 70 persen diantaranya telah mengikuti program KB.

Hal ini disampakan oleh Kepala DP3AKB Kota Serang, Toyalis usai Rapat Evaluasi dan Sinkronisasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang diselenggarakan disalah satu Hotel di Kota Serang, Selasa (10/12/2019).

“Untuk PUS, hingga saat ini sudah mencapai angka 70 persen dari keseluruhan PUS yang ada di Kota Serang. Jadi mereka yang sudah memiliki satu anak, rata-rata langsung ikut pada program KB,” ujar Toyalis

Toyalis menyatakan, keberhasilan itu dipengarui sejumlah faktor salah satunya
keberadaan 7 Kampung KB yang diinisiasi pihaknya.

“Dalam kampung KB itu sudah ada program tentang fungsi keluarga yang harus dijalankan. Salah satunya fungsi keagamaan. Fungsi itu agar keluarga memberikan pengetahuan keagamaan,” imbuhnya.

Dalam mendukung keberhasilan itu, kata dia, kampung KB menyediakan berbagai kegiatan seperti Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dan Generasi Berencana (GenRe).

“Mereka yang berfungsi sebagai penyuluh remaja terkait dengan hal-hal seperti komunikasi, informasi, dan segala hal mengenai KB,” kata Toyalis.

Kendati demikian, Toyalis mengakui sarana yang menunjang program tersebut masih belum memadai.

“Sebenarnya secara prasarana itu kami sudah cukup. Namun memang saat ini yang sedikit menjadi kendala adalah sarananya. Karena hingga saat ini kami masih menumpang (kantornya, red),” akunya.

Menanggapi minimnya sarana yang ada di DP3AKB Walikota Serang, Syafrudin mengatakan, pihaknya bukan tidak mengusahakan untuk menyediakan sarana yang belum memadai namun sesuai dengan saran dari KPK bahwa pihaknya dilarang untuk terlebih dahulu membuat perkantoran baru.

“Sebenarnya Pemkot disarankan oleh KPK untuk tidak membangun perkantoran, karena menunggu pelimpahan dari kabupaten. Namun kalau memang mendesak, ya mungkin nanti akan kami fasilitasi,” tandasnya. (MG-01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here