CILEGON, SSC – Rencana mutasi jabatan di Lingkup Pemerintah Kota Cilegon mendapat sorotan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pasalnya, Walikota Cilegon, Edi Ariadi yang akan melakukan rotasi mutasi sampai saat ini belum dapat terealiasi. Hal itu menjadi dasar Fraksi PKS DPRD Kota Cilegon mendatangi Kantor Walikota Cilegon untuk meminta kejelasan rencana mutasi tersebut.

“Iyah tadi sore kita mendatangi Kantor Walikota Cilegon (Edi Ariadi) untuk mempertanyakan rencana mutasi. Bahkan, kami mempertanyakan kriteria pejabat yang duduk di OPD tersebut,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Cilegon Abdul Goffar dikonfirmasi, Rabu (11/12/2019).

Menurut dia, Panitia Seleksi (Pansel) yang sebelumnya disebut Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) harus bersikap jujur, tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan.

Baca juga  Larangan Warung Nasi Buka di Siang Hari Tuai Kontroversi, Ini Penjelasan Walikota Serang Syafrudin

“Jadi tidak ada itu titip menitip atau orang yang dekat dengan kepala daerah. Semua harus berdasarkan penilaian dan kompetensi dari eselon II itu sendiri,” ujarnya.

Menurut Ghoffar, untuk menempatkan
eselon II di organisasi perangkat daerah (OPD) yang sesuai dengan kompetensi dan dapat mengebut program-program yang dimiliki oleh Walikota dan Wakil Walikota.

“Kompetensi eselon II itu yang menjadi pertimbangan. Apabila kompetensi mereka (eselon II) tidak digunakan, maka program walikota dan wakil walikota tidak akan bisa berjalan dengan baik,” kata Ghoffar.

Ghoffar berharap, pelaksanan mutasi rotasi di Lingkup Pemkot Cilegon bisa segera dilakukan mengingat banyak OPD yang masih kosong.

“Kan banyak yang kosong-kosong jadi harus segera diisi. Kalau sudah terisi pastinya kan akan membantu walikota dalam menjalankan roda pemerintahan,” harapnya. (Ully/Red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini