Ketua DPRD Serang, Budi Rustandi diwawancarai. (Foto Dokumentasi)

SERANG, SSC – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang akan menjadikan lahan di Kelurahan Sanyar untuk tempat pemakaman khusus pasien Covid-19 ditolak oleh DPRD Kota Serang.

Ketua DPRD Serang, Budi Rustandi menolak lokasi di Serang tepatnya di Sayar dijadikan lokasi pemakaman pasien Covid-19. Pihaknya tidak menerima jika seluruh pasien Covid-19 yang meninggal di seluruh Banten dimakamkan di luasan 1 hektar di Sayar. Padahal diketahui saat ini Kota Serang berstatus zona orange di mana pemkot tengah berusaha mengendalikan penyebaran Covid-19.

“Kalau pasien kita (domisili) Kota Serang, nggak apa-apa. Kalau dari luar atau Banten ke situ (Sanyar) saya tidak sepakat. Sama saja kayak rencana Pemkab Serang yang menaruh pasien Covid-19 ke gedung di Kota Serang kan,” ujar Ketua DPRD Serang, Budi Rustandi kepada awak media di temui di Puspemkot Serang, Senin (12/10/2020).

Baca juga  Temui Ratusan Massa, Walikota Serang Ajak Terapkan Protokol Kesehatan Covid-19

Sejauh ini, lanjut Budi, belum ada aduan dari masyarakat Kelurahan Sanyar yang dialamatkan ke lembaga yang dipimpinnya. Meskipun demikian, pihaknya tegas meminta Pemprov Banten untuk mencari lahan lain jika ingin menyiapkan tempat pemakaman Covid-19.

“Pemprov suruh cari tempat lain aja,” tegasnya.

Budi selain rencana pemprov juga menyinggung penolakan terhadap rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang yang ingin menggunakan Gedung Korpi di jalan Ahmad Yani, Kelurahan Sumur Pecung, Kota Serang sebagai tempat isolasi mandiri pasien Covid-19 asal Kabupaten Serang.

“Bikin masalah saja, saya tidak setuju,” ujarnya.

Semestinya, Pemkab Serang menyerahkan aset tesebut kepada Pemkot Serang. Bukan malah menggunakannya untuk tempat lokasi isolasi pasien bergejala Covid-19.

Baca juga  Kelurahan Bendungan Bantu Makanan dan Sembako untuk Keluarga Terdampak Covid-19

“Enak saja itu di pindahin ke kita (Kota Serang), seharusnya dia menyerahkan asetnya. Biar kita senang,” ujarnya.

Sejalan dengan Ketua DPRD Serang, Walikota Serang Syafrudin pun menolak terkait rencana Pemkab Serang.

“Belum (koordinasi dengan Pemkot Serang), seharusnya mereka bersurat, ya akan saya tolak kalau tidak bersurat,” ungkap Walikota Serang, Syafrudin.

Meskipun aset tersebut saat ini masih milik Pemkab Serang, namun karena lokasi di Kota Serang, pemkab seharusnya tetap menginformasikannya.

“Sekalipun itu milik kabupaten, tetapi lokasinya ada di Kota Serang, jadi mereka (Pemkab) harus mendapat izin dari kita. Sejauh ini tidak ada komunikasinya,” pungkasnya. (SSC-03/Red)