Gedung Setda baru Kota Cilegon, Kamis (26/8/2021). Foto Ronald/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cilegon tidak menampik kelebihan pembayaran terkait pembangunan gedung kantor baru Sekretariat Daerah (Setda) sebesar Rp 568,85 juta belum sepenuhnya dikembalikan. Kelebihan pembayaran atas temuan BPK RI itu baru dikembalikan oleh pelaksana proyek Rp 20 juta.

Kepala DPUTR Cilegon, M Ridwan mengatakan, saat ini lebih bayar yang belum dikembalikan masih diproses.

“Waktu kita panggil kesini, dia (pelaksana proyek) berjanji akan membayar kelebihan pembayaran. Memang komitmen tertulis belum ada tapi dia akan menyelesaikan dalam waktu dekat. Kita sendiri berkomitmen menyelesaikan itu,” ujar Ridwan ditemui diruang kerjanya, Kamis (2/9/2021).

Ridwan yang ditemui saat itu didampingi Kabid Cipta Karya, Mugni menerangkan, pihaknya seiring upaya tersebut akan berkoordinasi dengan APIP Inspektorat Cilegon. Koordinasi itu menyangkut langkah-langkah yang ditempuh terutama mengenai aturan pengembalian lebih bayar dengan waktu paling lama 2 tahun.
Sebagaimana aturan itu menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Baca juga  PTM Berjalan Tiga Pekan, Dindik Cilegon Klaim Tak Temukan Klaster Sekolah

“Jadi ada pasal dalam PP ini, dalam hal kerugian negara sebagai akibat kelalaian yang merugikan atau pengampu atau yang memperoleh hak atau ahli waris wajib menggantikan kerugian negara/daerah dalam waktu paling lama 24 bulan sejak SKTMJ ditandatangani,” tuturnya.

“Aturan ini akan kita kaji dengan APIP. Kita akan mengkaji aturan ini. Kita tidak beringinan sampai beberapa bulan lamanya, tetapi secepatnya,” ucapnya.

Diketahui, BPK selain gedung Setda baru juga menemukan lebih bayar proyek peningkatan jalan dan jembatan Rp 179,64 juta.

“Kalau untuk peningkatan jalan sudah dikembalikan sekitar Rp 50 jutaan. Itu juga berproses dan akan kita selesaikan,” pungkasnya. (Ronald/Red)