Bacaleg Partai Demokrat Cilegon, Jhoni Husband (tengah). Foto Ist

CILEGON,  SSC – Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan mantan narapidana korupsi boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif setelah mengabulkan permohonan gugatan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Dengan begitu, larangan kepada para mantan eks narapindana korupsi untuk nyaleg, dibatalkan.

Bakal calon legislatif Partai Demokrat Cilegon, Jhoni Husband sebagai eks narapidana korupsi mengaku bersyukur dan menjunjung tinggi keputusan hukum tersebut.

“Secara garis besar, baik pribadi dan atas nama partai demokrat mengucapkan Alhamdulilah bahwa yang selama ini menjadi dilema, sudah selesai. Disini kita bukan mencari siapa yang salah dan yang siapa benar, tetapi kita disini semuanya menjunjung tinggi hukum, perundang-undangan dan pancasila,” ungkap Jhoni ketika dihubungi, Minggu (16/9/2018).

Putusan MA, menurut Jhoni, harus di hormati dan dapat dijadikan rujukan hukum seluruh pihak baik penyelenggara pemilu dan partai politik. Sebagaimana keputusan sidang ajudikasi Bawaslu Cilegon pada senin, 3 September lalu, lembaga pengawas pemilu itu memutuskan bahwa dirinya boleh mencalonkan diri sebagai caleg.

“Pada saat sidang ajudikasi Bawaslu kemarin itu, sebetulnya itu kan sudah sah secara hukum. Kan dua lembaga ini,  kpu dan bawaslu, masih ada diatasnya, yaitu DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).  DKPP ini telah menyarankan kedua belah pihak ini, diharapkan, diminta dan dimohon supaya diputuskan dan segera diselesaikan,” paparnya.

Ia berharap, keputusan yang dikeluarkan MA dapat ditaati semua pihak baik KPU, Bawaslu dan partai politik. Dengan begitu, prosesi pileg 2019 dapat berjalan dan terwujud dengan sukses.

“Dari saya pribadi dan dari partai tidak perlu lagi mengambil langkah. Dengan berdasarkan MA itu, kita mohon kelogowoan KPU bisa merealisasikan ini,” harapnya. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here