Perwakilan para guru agama Kota Cilegon melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Hasbi Sidik di ruang kerjanya,” Jumat (2/7/2021). Foto : Istimewa

CILEGON, SSC – Sejumlah guru agama Islam honorer yang tergabung dalam Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (Agpai) Kota Cilegon mengadukan nasibnya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, Jumat (2/7/2021).

Ketua DPD Agpai Kota Cilegon A Sumjaini AS mengatakan, para guru datang meminta DPRD bisa memfasilitasi masalah nasib mereka. Lantaran formasi guru agama dalam lowongan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Cilegon 2021 tidak dibuka oleh Pemkot Cilegon.

Ia menyatakan, sejak pendaftaran dibuka pada 30 Juni 2021 lalu tidak satupun formasi lowongan untuk guru agama. Padahal di kota/kabupaten lain di Banten, lowongan formasi guru agama diakomodir.

“Kami ingin DPRD memfasilitasi nasib teman-teman para guru agama yang saat ini statusnya masih honorer. Sebenarnya keberadaan kami sendiri masih sangat dibutuhkan di Cilegon. Akan tetapi, sampai saat ini formasinya pun belum ada. Berbeda dengan kabupaten/kota lain justru formasi guru agama ada. Minimal, kami (guru agama honor) diberikan kejelasan oleh pemerintah,” kata Sumjaini dikonfirmasi, Jumat (2/7/2021).

Baca juga  Pertemuan Komwil III APEKSI di Depok, Wali Kota Helldy Ungkap Bonus Demografi 2045 Jadi Bahasan Utama

Ia menyatakan, pihaknya jauh sebelum lowongan tahun 2021 dibuka sudah berusaha bermohon kepada Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Cilegon untuk mengakomodir lowongan guru agama dalam formasi PPPK. Namun Dindik malah mengarahkan agar hal itu diusulkan ke Kemenag. Dikala mengajukan hal yang sama ke Kemenag Kota Cilegon juga tak mendapat jawaban yang diharapkan.

“Sebetulnya kami udah bertemu dengan pihak Dindik Cilegon akan kondisi ini. Tapi, dari Dindik sendiri justru mengarahkan kami ke Kemenag. Akhirnya kami menghadap ke Kemenag Cilegon. Tapi, dari Kemenag justru mengatakan jika regulasi pengangkatan guru agama ini adanya di Pemda (Pemerintah Daerah). Di Kemenag hanya menangani bagian tunjangan (sertifikasi) dan pembinaan,” tambahnya.

Baca juga  Pertemuan Komwil III APEKSI di Depok, Wali Kota Helldy Ungkap Bonus Demografi 2045 Jadi Bahasan Utama

Kata Sumjaini, saat ini sebanyak 464 guru agama masih berstatus honorer yang tersebar dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA di Kota Cilegon. Ratusan guru agama ini sudah mengabdi selama 10 hingga 15 tahun.

Pihkanya berharap, nasib para guru agama yang masih berstatus honorer bisa diperhatikan Pemkot Cilegon.

“Kami minta diperhatikan oleh pemerintah. Jangan sampai kami yang sudah berpuluh tahun mengabdi ini tidak diperhatikan. Kami berharap sekali agar Pak Walikota bisa bertemu dengan kami, ada kejelasan status untuk kami bisa menjadi TKK atau P3K,” pungkasnya. (Ully/Red)