CILEGON, SSC – Ratusan buruh di Kota Cilegon yang tergabung dari sejumlah Serikat melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Walikota Cilegon, pagi tadi. Pada aksinya ini, buruh menuntut kenaikan Upah Minimum Kerja (UMK) 2025 sebesar Rp 5,2 juta atau naik sebesar 10 persen.
Buruh menganggap kenaikan UMK yang mereka tuntut adalah wajar karena semua kebutuhan bahan pokok mengalami kenaikan.
Ketua DPC Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (SPKEP) Kota Cilegon, Rudi Sahrudin mengatakan, pihaknya mendesak agar Pemkot Cilegon menyetujui tuntutan para buruh untuk menaikan UMK di 2025 sebesar 10 persen. Pada 2024, UMK Kota Cilegon sebesar sebsar Rp 4.815.102,80
“Sebenarnya kenaikan 10 persen itu kecil sekali. Apalagi semua kebutuhan bahan pokok mengalami kenaikan. Otomatis kita minta UMK naik. Kita juga punya hitungan sendiri,” kata Rudi kepada awak media, Kamis (31/10/2024).
Menurutnya, naiknya UMK 10 persen ini tidak akan berpengaruh pada industri di Kota Cilegon. Kenaikan itu tidak akan membuat industri gulung tikar.
“Tidak berpengaruh apapun. Atau industri itu kabur tidak akan. Kalau ada yang bilang begitu, itu bohong, nyatanya perusahaan besar datang ke Cilegon, Kota Cilegon ini perusahaannya padat modal, jangan disamakan dengan wilayah lain. Kalau tidak ada kenaikan 10 persen, yasudah duduki saja kantor Walikota Cilegon selesa. Susah-susah amat, kita begadanglah, ngopi bareng di kantor Walikota,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Disnaker Kota Cilegon, Panca Nugrahestianto Widodo memastikan keputusan besaran UMK 2025 akan ditetapkan pada rapat pleno dengan Dewan Pengupahan (Depeko) Kota Cilegon pada 22 November 2024 mendatang.
“Tanggal 22 November 2024 rapat dulu memutuskan besaranya. Setelah itu, di 23 November 2024 baru diserahkan ke Provinsi Banten agar Gubernur Banten yang memutuskan besaran UMK,” pungkasnya. (Ully/Red)
