CILEGON, SSC – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon telah selesai menggelar Reses II Anggota DPRD Cilegon Masa Sidang III Tahun 2024 yang digelar pada 3-4 Febuari 2024. Hasil reses ini langsung dilaporkan dan dibacakan oleh Anggota Komisi I DPRD Cilegon, Aam Amarulloh pada Rapat Paripurna yang digelar di DPRD Cilegon, Senin (8/2/2024).
Anggota DPRD Kota Cilegon, Aam Amarulloh mengatakan dari hasil reses, persoalan insfrastruktur di Kota Cilegon terus menjadi persoalan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat Cilegon. Seperti, peningkatan jalan di berbagai lingkungan di Kota Cilegon, persoalan pelebaran akses jalan utama di wilayah Kelurahan Ciwedus hingga Jalan Lingkar Selatan (JLS).
Selanjutnya, persoalan pengaspalan jalan lingkungan yang ada di wilayah Gunung Sugih, peningkatan jalan di wilayah Kelurahan Mekarsari, pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) serta normalisasi lingkungan.
“Persoalan insfrastruktur menjadi permasalahan dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemkot Cilegon. Karena ini kondisinya real yang terjadi di 4 daerah pemilihan (dapil),” kata Aam, Senin (5/2/2024).
Menanggapi hal ini, Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta membenarkan persoalan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah dan selalu muncul dalam kegiatan reses yang dilakukan oleh DPRD Cilegon. Sanuji menyatakan, salah satu opsi untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur yakni dengan melakukan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Mungkin perlu ada terobosan yang harus dilakukan Pemkot Cilegon untuk persoalan insfrastruktur ini. Mungkin bisa kita (Pemkot Cilegon) lakukan dengan pola seperti KPBU. Infrastruktur kita selesaikan, kita tarik di awal seperti Pemprov Banten itu ada Perda Percepatan Pembangunan Infrastruktur. Mungkin kita perlu gagas agar infrastruktur kita terutama jalan,” ujarnya.
Selain mempersiapkan terobosan baru, Sanuji menyampaikan pihaknya juga akan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk penyelesaian infrastruktur.
“Yang kedua, koordinasi. Misalnya ada beberapa ruas jalan yang kewenangannya pusat, koordinasi kita ke pusat mesti dipercepat,” ucapnya.
Sanuji tak menampik masalah infrastruktur tersebut Pemkot Cilegon juga telah menggelontorkan anggaran yang besar. Namun, ia mengungkapkan tantangan untuk menyelesaikannya pun cukup besar juga.
Oleh karena itu, Sanuji mengusulkan anggaran untuk infrastruktur agar ditambahkan kembali dan meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
“Jadi mungkin evaluasi buat kita nampaknya anggaran infrastruktur harus diperbesar atau usulan kita ke provinsi bantu untuk infrastruktur. Seperti di Gerem itu padat dan sempit sekali. Kemarin saya ngobrol dengan Pak Lurah harus ada jalan alternatif keluar masuk,” tutupnya. (Ully/Red)
