CILEGON, SSC – Plt Walikota Cilegon, Edi Ariadi tampak terusik dengan pernyataan Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi yang mengaitkan permasalahan pemanfaatan lahan Pemerintah Kota Cilegon di Terminal Terpadu Merak (TTM) dengan komitmen daerah kepada pusat pada groundbreaking Pelabuhan Warnasari, tahun lalu.

Tanggapan Menhub yang menyatakan pemkot tidak perlu khawatir dan tidak akan dirugikan bilamana lahan pemkot di TTM dimanfaatkan oleh pusat, menurut Edi, dinilai seperti menekan daerah. Pemkot pun, kata Edi, tidak gentar dengan pernyataan Menhub itu.

Perlu dijelaskan sejak Terminal Tipe A itu dialihkan dari daerah ke pusat, kata Edi, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Cilegon pertahun sebesar Rp 2 Miliar, hilang. Oleh sebab itu, hal yang sepatutnya jika pemkot masih mempertahankan aset yang dimiliki dan tersisa di area terminal itu.

Diketahui, penerapan Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah membuat pemkot harus menyerahkan aset TTM kepada Kemenhub sekitar 2 dari 6,6 hektar pada tahun 2017 lalu. Dalam perjalanannya, lahan pemkot yang tersisa sekitar 4,4 hektar juga diincar pusat. Lahan itu direncanakan akan dikerjasamakan untuk pengembangan kawasan penyeberangan merak dimana akan mengintegrasikan sejumlah moda transportasi atau berkonsep Transit Oriented Development (TOD). Institusi pusat yang terlibat dalam mengitegrasikan moda transportasi itu baik pengelolaan bus di TTM, Dermaga Eksekutif di Pelabuhan Merak dan kereta api yakni Kemenhub, PT ASDP dan PT KAI.

“Wajarlah kalau kita kehilangan uang (PAD), (pusat) pengennya cepat aja. Wajar kalau kita lagi ngitung – ngitung. Ngga masalah, jangan takut sama Menhub. Dia (Menhub) harusnya ngasih sama kita, jangan kita ngasih sama pusat. Jadi wajar aja kalau kita kehilangan (PAD) Rp 2 miliar,” ungkap Edi, Selasa (5/6/2018) menanggapi pertanyaan awak media.

Edi mengakui jika kerjasama pemanfaatan lahan pemkot di TTM dengan ASDP dan Kemenhub yang saat ini tengah dikoordinasikan, masih menemui kendala. Ia meminta agar pusat tidak hanya sebatas menginginkan kerjasama itu cepat terealisasi. Namun perlu campurtangan pusat untuk memecah kebuntuan yang dialami daerah. Khususnya, mengenai pengalihan status Hak Pengelolaan Lahan (HPL) TTM yang tercatat pemkot sekitar tahun 2003 silam dari Pelindo, papar Edi, sulit untuk dibaliknama. Karena membutuhkan proses dan mekanisme aturan yang panjang.

“Kita dulu kan HPL-nya masih pelindo, dibalik nama dulu dong jadi HPL pemda. baru di HGB nantinya, baru dikerjasamakan. Itu kan makan waktu yang lama. Sekarang, Pak Menteri kan bisa suruh Pelindo kan. Pelindo cepet itu diberesin, si pemda mau balik nama itu. Kan harus ada persetujuan dari pelindo kalau itu mau jadi HPL Pemda,” tandasnya.

Kendala itu, kata Edi, menjadi persoalan yang serius untuk diselesaikan bersama baik antara pusat dan daerah. Pihaknya meminta agar pusat dapat turut andil membantu agar masalah tersebut terselesaikan.

“Kalau HPL nya saja belum balik, gimana kita ngomong? nanti berapa luas lahan yang harus kita kerjasamakan. Makanya saling bantulah,” pinta Edi.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Budi Karya Sumardi meninjau persiapan Angkutan Lebaran (angleb) 2018 di Pelabuhan Merak, Cilegon, Sabtu (2/5/2018). Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II ini pun menyempatkan diri meninjau Pembangunan Dermaga Eksekutif di Dermaga VI yang dalam waktu dekat akan digunakan untuk konsentrasi pemudik motor pada pelaksanaan angleb.

Kesempatan itu pun disempatkan awak media untuk menanyakan status lahan Pemerintah Kota Cilegon yang akan dimanfaatkan pemerintah pusat sehubungan dengan pengembangan kawasan Penyeberangan Merak dalam mengitegrasikan Terminal Terpadu Merak (TTM) dan Dermaga Eksekutif.

Menjawab pertanyaan itu, Menhub mengaitkannya dengan komitmen pemkot saat groundbreaking Pelabuhan Warnasari, tahun lalu. Dalam komitmen warnasari, kata Menhub, tidak lepas berhubungan dengan komitmen rencana kerjasama pemanfaatan lahan pemkot dengan ASDP. (Ronald/Red)

Komnetar anda tentang berita diatas?