Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon, UDA ditahan Kejari Cilegon terkait kasus dugaan suap izin parkir Pasar Kranggot, Kamis (19/8/2021). Foto Ronald/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Kejaksaan Negeri Cilegon menahan Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon inisial UDA terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi suap perizinan parkir Pasar Kranggot. UDA ditetapkan tersangka diduga menerima suap sebesar Rp 530 juta.

Pantuaan Selatsunda.com, Tersangka UDA ditahan Kejari Cilegon sekitar pukul 16.30 WIB, Kamis (19/8/2021) setelah diperiksa oleh Tim Pidsus Kejari Cilegon. Tersangka keluar dengan menggunakan rompi merah dikawal ketat oleh Kejari dan Kepolisian. Tampak, UDA tidak menjawab saat ditanya awak media sesaat sebelum masuk mobil tahanan.

Kajari Cilegon, Ely Kusumastuti mengatakan, Kadishub Cilegon UDA ditetapkan tersangka setelah penyidik mengumpulkan lebih dari dua alat bukti. Kadishub UDA diduga telah menerima suap sebesar Rp 530 juta terkait kewenangannya menerbitkan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) di Pasar Kranggot.

Baca juga  PTM Berjalan Tiga Pekan, Dindik Cilegon Klaim Tak Temukan Klaster Sekolah

“Saudara UDA selalu Kepala Dinas Perhubungan dalam menjalankan jabatannya, secara melawan hukum, bertentangan dengan kewajibannya dan berhubungan dengan jabatannya telah menerima sejumlah uang untuk keperluan atau syarat penerbitan surat pengelolaan tempat parkir atau SPTP pada Dishub Cilegon. Dan sampai sekarang hasil penyidikan, beliau sudah menerima mahar kurang lebih 530 juta,” ujar Kajari Ely.

Dalam kasus suap tersebut, kata Ely, tersangka menerbitkan izin pengelolaan parkir satu titik di Pasar Kranggot.

“Satu titik yang sama yang memberi dua yang berbeda,” ujarnya.

Kata Ely, tersangka atas kasus suap disangkakan Pasal 12 huruf A Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 11 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga  Lapas Cilegon Butuh Bantuan Pemkot  Pasarkan Hasil Karya Narapidana

“Ancaman untuk pasal 12,  minimal 4 tahun maksimal 20 tahun,” pungkasnya. (Ronald/Red)