CILEGON, SSC – Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon, Ahmad Hafid memperingatkan kepala daerah, anggota dewan hingga kepala OPD di lingkup Pemkot Cilegon agar tidak mengangkat pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) alias honorer baru. Ini dilakukan agar tidak menjadi beban pemerintah serta persoalan dalam anggaran serta menyelesaikan penataan tenaga honorer di Cilegon.
“Sudah jelas tadi rapat antar komisi bersama para pegawai honorer, jika persoalan honorer ini harus selesai. Dan tidak boleh lagi baik kepala daerah, anggota dewan serta kepala OPD menerima honorer kembali. Saya ingin agar persoalan honorer ini selesai. Mereka (honorer) yang belum diangkat ini setidaknya bisa diangkat menjadi paruh waktu bahkan penuh waktu,” kata Hafid kepada Selatsunda.com ditemui di Ruang Komisi I DPRD Cilegon, Senin (3/2/2025).
Hafid pun larangan pengangkatan/perekrutan honorer baru ini sudah disepakti dan ditandatangani bersama dengan seluruh anggota DPRD serta beberapa pejabat di Kota Cilegon.
“Tadi sudah ditandangani tidak ada lagi pengangkatan pegawai baru sebelum persoalan honorer ini selesai,” ujar Hafid.
Ia pun akan menindak tegas jika ada perekrutan pegawai baru di masing-masing OPD tersebut.
“Kami akan panggil OPD yang melanggar kesepakatan tersebut. Ini tidak main-main untuk persoalan honorer ini. Karena sudah jelas tidak boleh ada pengangkatan honorer sampai kondisi ini clear. Walikota pun seharusnya tidak boleh melanggar hal ini,” tegas Hafid.
Politisi PAN ini juga berjanji akan mengawal keinginan para tenaga honorer agar bisa diangkat P3K parah waktu bahkan penuh waktu di Lingkup Pemkot Cilegon.
“Akan kita kawal agar supaya harapan mereka tercapai tentunya dengan tidak menabrak aturan yang ada. Di mana, ada informasi jika untuk R4 akan di rumahkan, tapi ini bekum ada keputusan. Tadi ada opsi-opsi untuk R4 yang tidak masuk paruh waktu akan di pihak ketigakan. Tapi saat ini teman-teman di OPd tengah mengodok hal tersebut,” pungkasnya. (Ully/Red)
