Rapat tertutup antara Komisi IV DPRD Cilegon, masyarakat dan DPUTR terkait JLU di Ruang Rapat DPRD, Jumat (15/1/2021). Foto Ronald/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon merespon dengar pendapat sejumlah lapisan masyarakat di Kecamatan Grogol terkait Pembangunan Lanjutan Jalan Lingkar Utara (JLU) di Kelurahan Gerem.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon Erik Airlangga mengatakan, pihaknya setelah mengadakan rapat dengar pendapat dengan masyarakat dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) akan memastikan proyek JLU berjalan sesuai aturan. Komisi IV akan melakukan peninjauan ke lokasi.

“Kita akan cek ke lokasi langsung dalam waktu dekat ini untuk memastikan  pembangunan JLU on the track,” kata Erik, usai rapat tertutup di DPRD, Jumat (15/1/2021).

Ia tak menampik, jika menerima laporan adanya dugaan pekerjaan JLU yang tidak selesai tepat waktu. Terutama pekerjaan di STA 12.dar Namun dari penjelasan DPUTR, seluruhnya telah terjawab.

“Pekerjaan sudah sesuai progres. Adanya proses lelang yang beberapa kali gagal, juga DPUTR sudah menjelasakan penyebabnya dan kenapa dilakukan penunjukan langsung,” tandas Politisi Golkar ini.

Baca juga  Guru 'Beres' Divaksinasi, Dindik Serang Harapkan Sekolah Tatap Muka Digelar Juli Mendatang

Pihaknya sebagai Mitra DPUTR meminta agar proyek terutama pekerjaan fisik bisa di lelang di awal tahun. Diminta juga jangan seperti tahun lalu, yang seolah-oleh pengerjaan terburu-buru karena waktu sudah mepet.

“Kami tadi juga ingatkan DPUTR agar tahun ini, semua proyek bisa diajukan lelang pada awal tahun, jadi pas akhir tahun tidak terburu-buru dan kualitas pekerjaan bisa maksimal,” pintanya.

Sementara, Kepala DPUTR Kota Cilegon, Ridwan mengatakan, kegiatan proyek JLU 2020 sudah selesai dan sesuai dengan ketentuan, termasuk waktu penyelesaian.

“Adanya beberapa STA yang belum dimatangkan, karena beberapa lahan belum dibebaskan,” tandasnya.

Ia tak menampik, masa pekerjaan di perpanjang 1 hingga 2 hari kepada pelaksana proyek. Hal itu dikatakannya untuk mengejar persentase penyelesaian proyek.

“Memang ada tambahan waktu dua hari, itupun pengembangnya dikenakan denda. Saat itu, pekerjaan kita minta untuk dirapikan,” bebernya.

Sementara itu, perwakilan masyarakat Grogol, Rebudin menyatakan, indikasi pembangunan lanjutan JLU tidak sesuai harapan masyarakat mulai dilihat dari pekerjaan yang dilaksanakan pada 2019 lalu.

Baca juga  Setahun Pademi, Puluhan Tenaga Medis di Cilegon Positif Terpapar Corona

Kala itu, pekerjaan sudah dilaksanakan namun lahan warga yang dilewati belum terselesaikan. Ia juga menyebut, pekerjaan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang dikerjakan saat itu sudah mulai jebol.

“Kami sampaikan, jadi tidak ada memojokkan DPUTR. Ini kan ada dalam RPJMD. Tadi kami sampaikan, andaikan aspirasi kami tidak diindahkan, mohon maaf kita akan menindaklanjuti,” tuturnya.

Menurutnya, proyek JLU tahun 2020 di Gerem juga dinilai pihaknya tidak sesuai dengan target. Bahkan proyek terindikasi tidak selesai dikerjakan bila dibandingkan pekerjaan di lapangan.

Ia juga sempat menyinggung soal penunjukan langsung JLU akibat dua kali gagal lelang. Meski memang itu adalah ranah Bagian ULP Setda, namun pihaknya meminta Komisi IV mengevaluasinya.

“Kami sudahi disampaikan, ini (gagal lelang) kan ranah ULP. Tapi kami sampaikan, kenapa ini gagal lelang. Yach nanti pak dewan mengevaluasinya,” pungkasnya. (Ronald/Red)