Komisi IV DPRD Kota Cilegon menggelar rapat dengan mitra kerja OPD membahas RKA APBD Kota Cilegon tahun anggaran 2022 di Tangerang, Beberapa waktu lalu. Foto Istimewa

CILEGON, SSC – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon menyoroti rendahnya serapan APBD Reguler Tahun Anggaran (TA) 2021 dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Cilegon yang menjadi mitra kerjanya. Temuan tersebut terungkap saat Komisi IV DPRD Cilegon mengadakan rapat dengan mitra kerja OPD dalam pembahasan RKA APBD Kota Cilegon TA 2022 di Tangerang, Beberapa waktu lalu.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon, Erick Airlangga mengatakan, serapan APBD Reguler 2021 baru tercapai 21 persen. Sedangkan OPD menargetkan penyerapan anggaran terealiasi sekitar 90 persen.

Ia menerangkan, penyerapan anggaran yang rendah salah satunya terdapat p Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR). Anggaran OPD itu hanya terealiasi 27 persen. Begitu juga dengan OPD lainnya.

Pihaknya cukup heran OPD beralasan anggaran rendah karena ada terjadi perpindahan sistem sebelumnya ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Politisi Partai Golkar ini tidak mau tahu jika SIPD menjadi alasan serapan anggaran rendah.

Baca juga  Komunitas Difabel di Cilegon Butuh Perda Pelindungan Disabilitas

Ia menghendaki agar target serapan APBD Reguler 2022 yang saat ini tengah dibahas dapat tercapai ke depan sesuai yang ditargetkan.

“Kami tidak mau tahu di anggaran murni 2022 harus tercapai 50 hingga 60 persen. Jangan lagi faktor SIPD jadi alasan penyerapan anggaran rendah,” kata Erick dikonfirmasi Selatsunda.com, Minggu (14/11/2021).

Erick pun meminta OPD dalam menjalankan APBD Perubahan 2021 yang saat ini tengah berjalan bisa menyerap anggaran sesuai yang ditentukan.

“Musti dimaksimalkan penyerapan anggaran tersebut. Bagaimana caranya, inovasi OPD harus dilakukan agar penyerapan anggaran dapat terealiasi,” ujarnya.

Komisi IV meminta agar OPD jangan sampai bisa menyerap anggaran secara maksimal. Karena bila tidak akan mengakibatkan Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) membengkak. Bilamana kepala OPD tidak mampu menjalankan kinerjanya, tegas Erick, sebaiknya mundur dari jabatannya.

Baca juga  Tembok Penahan Tanah di Cupas Kulon Grogol Ambrol

“Jangan sampai karena ini Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) membengkak. Jika tidak bisa kerja silahkan sampaikan ke walikota untuk mengundurkan diri,” tegas Erick yang juga anggota Banggar DPRD.

Selain serapan anggaran rendah, Komisi IV juga menyinggung anggaran DPUTR senilai Rp 57 miliar terbilang kecil. Porsi anggaran DPUTR semestinya dialokasi lebih besar untuk peningkatan infrastruktur di Kota Cilegon.

“Minim sekali Rp 57 miliar dengan tanggung jawab mereka (PU) dalam peningkatan insfrastruktur. Saya kaget anggaran terbesar di 2022 ada di Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim). Bagaimana PU bisa menyelesaikan dan meningkatkan insfrastruktur dengan anggaran kecil?,” pungkasnya. (Ully/Red)