JAKARTA, SSC – Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dengan Kementerian BUMN serta 32 perusahaan BUMN bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Senin, 4 Maret 2024. Penandatangan dilakukan di Auditorium Gandhi, Kantor BPKP Pusat yang disaksikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dan Menteri BUMN RI.

“Ini bentuk komitmen bersama dalam mengembangkan manajemen perusahaan, penerapan, dan penguatan Governance, Risk, and Compliance serta membangun akuntabilitas serta menjalankan korporasi negara yang baik dan bersih,” ungkap Direktur Utama Krakatau Steel Purwono Widodo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/3/2024).

Purwono menuturkan, penandatanganan naskah nota kesepahaman ini dilakukan terkait Pengembangan, Penerapan, dan Penguatan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern. Di mana bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang baik, manajemen risiko efektif, serta pengendalian intern yang mampu menekan risiko kecurangan di lingkungan Kementerian BUMN dan BUMN.

Baca juga  Pertemuan Komwil III APEKSI di Depok, Wali Kota Helldy Ungkap Bonus Demografi 2045 Jadi Bahasan Utama

Sementara, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, BPKP mengapresiasi peningkatan kinerja dan langkah-langkah pembenahan tata kelola yang dilaksanakan berkelanjutan secara bersama-sama oleh Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN.

“Kami siap melaksanakan kegiatan pengawasan dalam rangka mengawal peran strategis BUMN sebagai agent of development sekaligus value creator. Saya berharap langkah ini dapat memicu rantai kerja sama berkelanjutan bagi upaya penguatan tata kelola korporasi negara yang baik dan bersih” ucap Ateh.

Menteri BUMN Erick Thohir menerangkan, tugas BUMN bukan hanya memberikan kontribusi fiskal kepada negara, yang tak kalah penting adalah menjaga keseimbangan ekonomi nasional sehingga berharap agar BPKP tidak capai mengawal dan mendampingi Kementerian BUMN dan BUMN.

Baca juga  Pertemuan Komwil III APEKSI di Depok, Wali Kota Helldy Ungkap Bonus Demografi 2045 Jadi Bahasan Utama

Selain itu Jaksa Agung RI ST Burhanuddin juga mengungkapkan bentuk dukungan Kejaksaan dalam memperbaiki tata kelola BUMN dilakukan dengan program bersih-bersih BUMN yang diinisiasi oleh Menteri BUMN.

“Tak sekadar dalam membenahi BUMN dari segi bisnis, melainkan juga aspek hukum baik melalui langkah preventif hingga represif” tegas Burhanuddin. (Ronald/Red)