Kepala KSOP Banten, Yefri Meidison di wawancarai saat di kantornya. (Foto Dok)

CILEGON, SSC – Kepala KSOP Banten, Yefri Meidison mengatakan, Penyerahan Sertifikat lahan Pelabuhan Warnasari yang menjadi syarat perjanjian konsesi antara penyelenggara pelabuhan, KSOP Banten dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP), PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) tidak perlu diperdebatkan lebih jauh. Yefri menyatakan, Penyerahan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seluas 10 dari 45 hektar milik Pemerintah Kota Cilegon itu hanya tinggal meminta persetujuan DPRD Cilegon. Bilamana telah disetujui, kata dia, Pemkot selaku pemegang saham PCM dapat meneruskan pengajuan pemecahan sertifikat 10 hektar itu ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cilegon untuk dapat dilanjutkan pada tahapan berikutnya yaitu pembuatan draft perjanjian konsesi.

“Sebenarnya tidak perlu diperdebatkan lagi. Tinggal tergantung Plt Walikota dengan DPRD saja. Toh kalau DPRD setuju, sudah tinggal kirim ke BPN. BPN kemudian keluarkan keterangan proses penyerahan HPL dari Pemkot kepada KSOP. Dengan keterangan itu, bisa kita bikin draft konsesi tanpa menunggu sertifikat HPL-nya keluar. Itu bisa, asalkan BPN yang mengeluarkan keterangan,” ungkap Yefri ditemui di kantornya, kemarin.

Yefri menyebutkan, persyaratan untuk membangun suatu pelabuhan yang dilakukan pemerintah daerah harus mengikat suatu perjanjian dengan penyelenggara pelabuhan yang dinamai perjanjian konsesi. Hakikatnya pada rencana pembangunan pelabuhan warnasari, sambungnya, Perjanjian itu akan mengikat antara pemkot dengan KSOP Banten sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2015 tentang Konsesi Dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Pelabuhan Di Bidang Kepelabuhanan.

“Jadi yang di konsesikan itu bukan lahannya, tetapi sarananya yang akan digunakan. Nanti ada dermaga, crane-nya tetapi bukan lahannya,” tandas Yefri.

Disinggung mana yang perlu lebih dahulu diselesaikan antara perjanjian konsesi dan mendapatkan izin dimulainya prmbangunan, kata Yefri, kedua hal itu dapat dipenuhi secara simultan. Bilamana draft perjanjian konsesi telah mulai berproses, upaya BUP untuk memulai pembangunan pelabuhan warnasari sudah dapat dilakukan.

“Kalau itu kita bisa pararelkan. Misalnya draft konsesi kita buat, izin pembangunan dia (BUP) bisa jalan. Dia langsung bangun, dan segala macam. Kalau konsesi itu kan hanya tandatangan saya, KSOP, tetapi untuk izin (dimulai) pembangunan (pelabuhan) itu, (ditandatangani) dirjen, karena persyaratannya sudah masuk di RIP (Rencana Induk Pelabuhan),” paparnya. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here