Partai Demokrat Cilegon di Kantor Bawaslu Cilegon, Senin (3/9/2018). Salah satu bacaleg, Jhony Hasibuan (paling kanan) dinyatakan lolos oleh Bawaslu dapat menjadi caleg sekalipun eks narapidana korupsi. Foto Ist

CILEGON, SSC – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Cilegon meloloskan dua mantan napi koruptor, Jhony Hasibuan dari Partai Demokrat dan Bahri Syamsu Arief dari Partai Amanat Nasional (PAN) Cilegon yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Legislatif di Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Cilegon tahun 2019.

Ini terungkap pada kegiatan sidang ajudikasi yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap eks narapidana korupsi itu di Kantor Bawaslu Kota Cilegon, Senin (3/9/2018).

Ketua Bawaslu Kota Cilegon Siswandi mengatakan, lolosnya dua mantan napi korupsi ini, berdasarkan atas undang-undang maupun putusan pengadilan yang memberikan pidana tambahan berupa hak memilih dan dipilih sebagaimana tercantum dalam pasal 28 J ayat (2) dan pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP.

Selanjutnya, pada dasarnya mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai mantan calon Bakal Calon DPRD Kabupaten/Kota sepanjang yang bersangkutan mengumumkan secara terbuka dan jujur yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana, apapun jenis pidananya dan tidak mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dari pengadilan, untuk selanjutnya dapat penilaian dari hak suara untuk memilih yang bersangkutan atau tidak sebagaimana putusan MK (Mahkamah Konstitusi) Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan putusan MK nomor 51/PUU-XIV/2016.

Lebih lanjut, pertimbangan lain juga berdasarkan putusan MK nomor 4/PUU-VII/2009 yang memutuskan bahwa mantan narapidana boleh mencalonkan sebagai anggota legislatif, DPD dan kepala daerah.

“Dari putusan ini dan berdasarkan dari putusan MK juga, kami (Bawaslu Cilegon) memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon, membatalkan berita acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Cilegon nomor : 32/BA/KPU-Clg/VIII/2018/ tanggal 11 Agustus 2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kota Cilegon dalam pemilu 2019 dan memerintahkan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Cilegon untuk melaksanakan putusan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan,” papar Siswandi.

Sementara itu, Komisioner KPU Kota Cilegon Eli Jumaeli mengungkapkan, atas keputusan gugatan ajudikasi yang dilakukan oleh dua mantan korupsi ini, KPU akan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga tertinggi KPU Provinsi Banten.

“Kita masih ada waktu 3 hari setelah kegitan ini. Jadi nanti akan kita lakukan koordinasi dan konsultasi apa saja yang musti kita lakukan,” ucap Eli.

Terpisah, Ketua PDC Demokrat Kota Cilegon, Rahmatulloh mengaku lega atas keputusan yang sudah diberikan oleh Bawaslu Cilegon yang menyatakan Jhony Hasibuan lolos dan berhak mengikuti bursa pencalegan kembali.

“Alhamdulillah hari ini, hasil mediasi putusan bersama Bawaslu, KPU dan Partai Demokrat, partai sebagai pemohon, dan KPU sebagai termohon, sesuai dengan kesepakatan terakhir kita ajudikasi, bahwa gugatan yang kita sampaikan akan dipelajari oleh bawaslu dan akan diputuskan hari ini. Dan apa yang sudah disampaikan oleh Bawaslu, KPU harus bisa melakukan hal ini. Bahkan, saya juga meminta agar nama Jhoni Hasibuan bisa kembali dicantumkan di Caleg dapil 1 Cilegon Cibeber nomor 4,” ujar Rahmatulloh. (Ully/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here