CILEGON, SSC – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon dianggap anak tiri oleh Pemkot Cilegon. Kemarahan para wakil rakyat ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, dalam penanganan covid-19 ini, DPRD tidak pernah diikutsertakan oleh Pemkot Cilegon.
Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon di aula rapat DPRD, Senin (13/4/2020).
Wakil Ketua I DPRD Kota Cilegon Sokhidin sangat menyayangkan sikap Pemkot Cilegon yang tidak menganggap para anggota DPRD dalam menangani virus corona bahkan terjun langsung ke masyarakat.
“Kami (DPRD) tidak pernah menerima komunikasi apapun dari ketua tim gugus tugas covid-19 (Walikota Cilegon, Edi Ariadi) dalam menangani persoalan ini. Padahal, kami memiliki anggota dewan yang tersebar di masing-masing dapil! Keberadaan kami di dapil ini minimal bisa membantu dan mengawasi sistem pelaksana yang dilakukan oleh pemerintah,” kata Sokhidin, Senin (13/4/2020).
Oleh sebab itu, kata politisi Gerindra, Tim Gugus Tugas Covid-19 diminta bisa mengikutsertakan semua anggota DPRD di seluruh kegiatan virus corona.
“Agar kita tahu apa saja yang dilakukan oleh Pemkot Cilegon selama ini dalam menangani pandemi ini. Terutama dampak ekonomi kepada masyarakat Cilegon, kita ingin turut melihat langsung ke lapangan dan ikut serta membantu,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Cilegon sekaligus Sekretaris Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Cilegon, Erwin Harahap mengatakan akan segera melaporkan persoalan tersebut kepada pimpinan (Walikota Cilegon-red) supaya para wakil rakyat dilibatkan.
“Agar mereka melihat secara langsung apa-apa yang akan dilakukan oleh Satuan Gugus Tugas karena mereka (DPRD-red) sebagai unsur pengawas,” tutup Erwin. (Ully/Red)
