CILEGON,  SSC – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Banten menghimbau kepada Pemilik, Operator, dan Para Nahkoda kapal untuk meningkatkan keselamatan pelayaran saat beroperasi di wilayah Pelabuhan Banten.

Hal itu dituangkan dalam surat edaran Nomor UM.003/8/3 /KSOP.Btn-18 tentang peningkatan dan pengawasan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran yang ditandatangani langsung oleh Kepala KSOP Banten,  Yefri Madison,  Jumat (29/6/2018) pekan lalu.

Surat edaran ditujukan kepada General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Merak,  Ketua DPC INSA Banten dan Ketua  DPC GAPASDAP Merak. Surat edaran juga ditembuskan ke Direktur Jenderal Perhubungan Laut,  Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Banten.

“Selau kita ingatkan untuk pemilik, operator dan Nakhoda bahwa aspek keselamatan dan keamanan jangan lagi ditawar tawar dan harus menjadi tanggung jawab semua pihak khususnya kapal penyeberangan yang  memiliki 2 regulator, ” ungkap Yefri dikonfirmasi.

Sejauh ini,  kata Yefri,  belum terdapat kapal penyeberangan di Lintasan Pelabuhan Merak –  Bakauheni yang mengabaikan kewajiban mereka dalam memenuhi unsur keselamatan berlayar sebagaimana yang dipersyaratkan. Agar tidak terjadi kecelakaan laut seperti yang menimpa KM Sinar Bangun di Danau Toba,  Sumatera Utara,  beberapa waktu lalu,  sambungnya,  para pemilik, operator dan nakoda wajib memenuhi itu untuk meningkatkan kewaspadaan.

“Sementara yang telah diperiksa dan memenuhi persyaratan keselamatan kapal dikeluarkan dan masih berlaku. Kami ingin mengingatkan saja,  terkadang kadang pemilik,  operator dan nakoda sering lupa dengan hak dan tanggung jawabnya,” tandasnya.

Berikut 16 poin yang disampaikan dalam surat edaran itu yakni :

Pertama, Nahkoda harus memastikan dokumen dan sertifikat kapal dalam kondisi masih berlaku.

Kedua, Nahkoda harus memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan pencegahan dan pengendalian pencemaran.

Ketiga,  Kapal telah diawaki oleh awak kapal yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai ketentuan nasional dan internasional dan terdaftar dalam buku sijil kapal.

Keempat, Sebelum berlayar, Nahkoda wajib memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan melaporkan hal tersebut kepada Syahbandar dengan membuat Surat Pernyataan Nahkoda.

Kelima, Perusahaan angkutan di perairan bertanggungjawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan.

Keenam,  Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar, bagi kapal-kapal penyeberangan Merak Bakauheni wajib melampirkan daftar penumpang, baik penumpang pejalan kaki, penumpang pada kendaraan, dan daftar kendaraan.

Ketujuh,  Setiap kapal yang akan berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta kewajiban lainnya.

Kedelapan, Nahkoda kapal wajib berada di atas kapal selama berlayar dan bertanggungjawab penuh atas keselamatan, keamanan dan ketertiban kapal beserta penumpang dan/atau barang muatan yang diangkut.

Kesembilan, Nahkoda berhak menolak untuk melayarkan kapalnya apabila mengetahui kapal tersebut tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kondisi cuaca buruk.

Kesepuluh,  Nahkoda yang mengetahui kapalnya mengalami kecelakaan, wajib mengambil tindakan penanggulangannya, meminta dan/atau memberikan pertolongan, menyebarluaskan berita mengenai kecelakaan tersebut kepada pihak lain.

Kesebelas,  Nahkoda wajib menyampaikan informasi cuaca dan apabila mengetahui adanya cuaca buruk yang membahayakan keselamatan berlayar wajib menyebarluaskannya kepada pihak lain dan atau instansi Pemerintah terkait.

Kedua belas,  Nahkoda untuk kapal motor ukuran 35 GT (Tiga Puluh Lima Gross Tonnage) atau lebih dan nahkoda untuk kapal penumpang wajib menyelenggarakan Buku Harian Kapal.

Ketiga belas, Pemilik, Operator, dan Nahkoda kapal wajib memelihara dan merawat kapalnya sehingga selama dioperasikan tetap memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

Keempat belas,  Kapal sesuai jenis, ukuran dan daerah pelayarannya harus memiliki alat penolong berupa Alat penolong perorangan,  Sekoci penolong,  Rakit penolong kembung,  Rakit penolong tegar,  Sekoci penyelamat,  Alat apung dan Alat peluncur.

Kelima belas,  Untuk kapal yang digunakan untuk mengangkut penumpang, penggunaan alat penolong perorangan
wajib diperagakan kepada penumpang kapal sebelum kapal berlayar.

Keenam belas,  Kapal berdasarkan jenis, ukuran dan wilayah pelayarannya wajib dilengkapi dengan perangkat telekomunikasi radio, dan kelengkapannya memenuhi persyaratan. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here