CILEGON, SSC – Pemerintah Kota Cilegon memaparkan ada sejumlah skema pembiayaan pembangunan untuk menjalankan 20 program prioritas janji politik kepala daerah. Salah satu skema pembiayaan pembangunan akan dilakukan melalui kerja sama pembiayaan infrastruktur melalui skema Kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Cilegon terkait Penyampaian Rapeda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Pengelolaan Sampah di Gedung DPRD, Senin (6/2/2025).
Diketahui dalam penyampaian Raperda RPJMD tersebut, Pemkot Cilegon menjabarkan sasaran pembangunan dalam menjalankan 20 program prioritas janji politik Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Robinsar-Fajar Hadi Prabowo. Dimana dalam mewujudkannya, Pemkot mengupayakan sejumlah skema pembiayaan. Baik lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN, Bantuan Keuangan dari APBD Pemerintah Provinsi dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
Upaya pembiayaan pembangunan juga akan dilakukan lewat kerja sama pendanaan tanggung jawab sosial dan kerja sama KPBU.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Maman Mauludin menyatakan, sasaran target pembangunan dalam koridor pembiayaan memang mempertimbangkan keuangan daerah karena dibatasi proyeksi yang pendapatan daerah 2025-2029. Oleh karenanya dibutuhkan inovasi. Salah satunya dengan pembiayaan skema PKBU dan CSR dari pihak ketiga.
“Kita tetap nanti bagaimana kita pilah di RPJMD dengan kekuatan potensi daerah. Nanti kita formulasikan mana yang prioritas dan mana yang disiapkan. Tapi ada konsep juga kemitraan, KPBU kemudian CSR dan juga bisa melibatkan pihak ketiga,” ungkap Maman usai paripurna.
Maman menampik jika skema pembangunan dengan kerja sama KPBU dan CSR dari pihak ketiga yang akan dijalankan pihaknya menunjukan kondisi keuangan daerah yang tengah tidak baik. Ia menekankan, yang terpenting apapun skema pembiayaan pembangunan dapat mempercepat pembangunan.
“Bukan tidak baik-baik saja, tetapi saya kira nanti bisa jadi kita pilah dan karena juga ada penanganan-penanganan yang penting dan juga percepatan pembangunan di Kota Cilegon untuk akselerasi kemudian ini perlu percepatan pembangunan,” paparnya.
Maman memisalkan skema PKBU atau CSR untuk pembiyaan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, jika skema kerja sama tersebut terealisasi maka akan seiring dengan percepatan pembangunan. Setinggi keuangan fiskal juga menjadi baik.
“Contoh pembangunan infrastruktur yang jelas itu harus juga ada konsep lain pendanaannya. Kalau memang itu bisa ada peran pihak ketiga, diluar itu, kan percepatan pelaksanaannya. Bisa jadi tahun pertama tahun kedua selesai. Sehingga pertumbuhan dan kapasitas fiskal kita akan bagus,” pungkasnya. (Ronald/Red)
