Pelayanan pengurusan KIR di Dinas Perhubungan Kota Cilegon disetop sementara pasca Kadishub ditetapkan tersangka, Jumat (20/8/2021). Foto Istimewa

CILEGON, SSC – Pasca Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Cilegon, UDA ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penerbitan izin parkir Pasar Kranggot, Dinas Perhubungan menyetop sementara 2 pelayanan penerbitan KIR dan izin bongkar muat. Pasalnya, penerbitan dua perizinan itu harus disahkan atau ditanda tangani kepala dinas.

Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Cilegon, Gunawan mengatakan, pelayanan penerbitan dua izin tersebut memang mutlak kewenangan kepala dinas.

Saat ini dalam kondisi kepala dinas tersangkut kasus suap, Dishub menyetop dua pelayanan tersebut dan menunggu penunjukan pejabat pelaksana harian (plh) kepala dinas oleh kepala daerah.

“Untuk pelayanan yang langsung dibawah kepala dinas, saya setop dulu. Tetapi, untuk pelayanan adminitrasi masih tetap berjalan. Penyetopan itu sambil menunggu keputusan kepala daerah menunjuk Plh (pelaksana harian) Kepala Dinas Perhubungan,” kata Gunawan kepada Selatsunda.com ditemui di ruang kerjanya, Jumat (20/8/2021).

Baca juga  Demo Hari Tani, Mahasiswa Cilegon Soroti Lahan Pertanian Menyusut Akibat Industri

Gunawan menyatakan, penunjukan plh diharapkan dapat ditetapkan segera oleh kepala daerah. Hal itu perlu agar pelayanan tidak terganggu.

“Hari ini saya akan bertemu dengan Pak Walikota di ruangannya. Meminta petunjuk dan arahan terkait kondisi di Dishub pasca penetapan tersangka Kepala Dinas Perhubungan atas kasus izin parkir,” ujarnya. (Ully/Red)