Kantor BPKAD Kota Cilegon. (Foto Dokumentasi)

CILEGON, SSC – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon menyatakan, pendapatan pajak daerah dari sektor pajak perparkiran mengalami kenaikan sejak parkir di berbagai area di Cilegon dikelola pengusaha parkir.

Kepala Bidang Pajak Daerah BPKAD Cilegon, Hadi Permana mengatakan, pendapatan pajak perparkiran naik signifikan sejak tahun 2019. Kenaikan itu karena tempat parkir di luar badan jalan mulai banyak dikelola swasta.

“Pada 2019 itu memang ada beberapa yang dialihkan. Saat itu belum ada pandemi, pendapatan pajak parkirnya sekitar Rp 2 miliar,” ujarnya, Jumat (20/8/2021).

Pendapatan daerah dari pajak parkir, kata Hadi, diperoleh dari berbagai sumber  tempat parkir. Satu diantaranya parkir di pusat perbelanjaan yang dikelola oleh swasta.

Baca juga  Helldy-Sanuji Dengan Elit Parpol Cilegon Makan Siang Satu Meja, Bicara Konsolidasi Politik?

“Seperti yang kita lihat sekarang, sumber pajak parkir di Cilegon itu ada di CCM, Transmart, Cilegon Bussiness Square, Terminal Eksekutif ASDP Merak, Edi Toserba, Ramayana, City Mal. Kemudian ada juga di RSKM dan Swiss Belhotel,” terangnya.

Hadi mengungkapkan, pendapatan daerah yang bersumber dari pajak parkir diatur dalam Perda Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2011. Dalam aturan itu, pengelola atau pengusaha yang mengelola parkir dikenakan tarif 20 persen.

“Tarif pajak parkir diterapkan 20 persen dari jumlah pembayaran yang diterima penyelenggara tempat parkir,” ungkapnya.

Kembali mengenai target pajak meski target 2019 tercapai, namun kata dia, pada 2020 masih belum sesuai ekspektasi. Capaian pajak parkir pada tahun lalu turun atau menjadi Rp 1,4 miliar.

Baca juga  Realisasikan Bunkering, Krakatau International Port Lengkapi Pelayanan Kapal di Selat Sunda

Untuk Semester 1 2021, target pajak parkir baru tercapai Rp 887 juta. Ia memprediksi target tahun ini akan meleset. Adanya perkiraan target itu turun karena beberapa alasan. Selain karena terimbas pandemi, turunnya pajak parkir karena ada pengelolaan parkir yang dialihkan ke sistem retribusi parkir. Beberapa lokasi yang tadinya diberlakukan sistem pajak parkir, kata Hadi, oleh Dishub dialihkan menjadi retribusi parkir.

“Perkiraan kami, pencapaian pajak parkir tahun ini dibawah tahun lalu. Karena ada beberapa yang diambil alih Dishub dan karena pandemi dan PPKM. Kemungkinan target Rp 1,9 miliar tidak tercapai,” pungkasnya. (Ronald/Red)