Ketua DPRD Kota Cilegon Endang Effendi

CILEGON, SSC – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon mengigatkan kepada Pemerintah Kota Cilegon untuk tidak memberikan bantuan hukum kepada pegawai yang tersandung kasus hukum penggunaan narkoba ataupun kasus hukum lain. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kota Cilegon Endang Effendi menanggapi kasus narkoba yang menjerat salah satu oknum pegawai Dishub, beberapa waktu lalu.

“Buat apa, oang tersangkut hukum dikasih bantuan hukum oleh Pemkot Cilegon. Ngapain habis-habisin saja membantu orang pakai narkoba,” kata Endang ditemui usai rapat koordinasi terbatas terkait peningkatan status Kota Cillegon menjadi zona merah di ruang rapat Walikota Cilegon, Rabu (23/9/2020).

Endang menambahkan, sebagai aparatur negara, baik TKK (Tenaga Kerja Kontrak), THL (Tenaga Kerja Lepas) maupun ASN (Aparatur Sipil Negara) harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

Baca juga  Pencurian Modus Pecah Kaca Berkeliaran di Cilegon

“Untuk urusan itu (hukum,red) saya berharap kepada seluruh pegawai baik THL, TKK dan ASN sudah mengetahui tugas dan tanggungjawabnya. Apalagi, menggunakan obat-obatan terlarang. Saya kira jangan bermain-main dengan persoalan hukum. Apalagi masalah narkoba,” paparnya.

Ia mengapresiasi upaya Polres Cilegon menindak pegawai yang tersangkut kasus narkotika. Bila perlu ditindak tegas agar jera.

Dalam kejadian ini, saya sangat mengapresiasi tindakan Polres Cilegon yang sudah melaksanakan tindakan penangkapan tersebut. Bila perlu ditindak tegas lagi biar mereka (pegawai) sadar akan perbuatanya,” tambah Endang.

Ia berharap, kejadian ini jangan sampai terulang kembali. Karena sudah sangat mencoreng wajah Pemkot Cilegon.

“Cukup kejadian ini terjadi. Jangan ada lagi kejadian kedua kalinya apalagi tersangkut kasus narkoba,” harap Endang. (Ully/Red)