Walikota Cilegon, Helldy Agustian saat memberikan motivasi kepada para ASN saat apel pagi di Halaman Pemkot Cilegon.

CILEGON, SSC – Wacana penyederhanaan birokrasi yang telah lama akan diterapkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) tentunya akan segera terealisasi. Penyederhanaan birokrasi ini telah diagungkan sejak dilantiknya Presiden RI Joko Widodo saat pelantikan pada 20 Oktober 2019 untuk periode 2019-2024.

Terdapat lima prioritas kerja diantaranya Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Simplifikasi Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sangat penting melakukan reformasi birokrasi dan reformasi struktural, agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, dan semakin lincah. Melalui penyederhanaan birokrasi diharapkan dapat mendorong efektivitas dan efiensi kinerja, terjadinya percepatan sistem kerja, mewujudkan profesionalitas ASN, adanya fokus pada pekerjaan fungsional dan terwujudnya birokrasi yang dinamis dan agileguna mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Menanggapi hal ini, Walikota Cilegon Helldy Agustian mengatakan, penyederhanaan birokrasi menjadi penting karena struktur organisasi mencerminkan strategi dalam pencapaian tujuan organisasi.

“Besarnya struktur birokrasi dapat memperlambat kegiatan dan mempengaruhi kinerja birokrasi. Semakin besar dan panjang struktur birokrasi, akan berdampak pada naiknya pengeluaran bagi pemerintah,” kata Helldy, disela-sela kegiatannya beberapa waktu lalu.

Adapun tahapan penyederhanaan birokrasi adalah penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan Jabatan Administrasi (JA) ke Jabatan Fungsional (JF), dan penyesuaian sistem kerja.

Orang nomor satu di Kota Cilegon ini  menjelaskan bahwa, penyederhanaan birokrasi ini merupakan tindakan pemangkasan atau penyetaraan beberapa jabatan struktural dialihkan ke jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan.

“Ruang lingkup jabatan yang akan disetarakan saat ini yaitu Jabatan Administrator khusus pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jabatan Pengawas (eselon IV) dan Jabatan Pelaksana (eselon V),” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Cilegon Maman Mauludin mendukung adanya penyederhanaan birokrasi, pemerintah melalui Kementerian PANRB menerbitkan beberapa peraturan diantaranya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (PB).

Terbitnya PermenPANRB 17/2021 dan PermenPANRB 25/2021 selanjutnya ditindaklanjuti dengan adanya Surat KemenPANRB kepada Kemendagri tentang Rekomendasi Kebijakan PB pertanggal 27 Mei 2021 dengan tembusan Kepala Daerah dan Surat Kemendagri kepada Kepala Daerah tentang Tindak Lanjut PB pertanggal 31 Mei 2021.

“Pemerintah Kota Cilegon selalu patuh dan merespon kebijakan Penyederhanaan Birokrasi sejak tahun 2020 dengan mengirimkan data sesuai dengan amanah regulasi dan pedoman PB,” terang Maman.

Maman juga menegaskan bahwa, Pemerintah Kota Cilegon telah mengambil langkah-langkah melakukan PB yang ditenggat paling lambat 30 Juni 2021 untuk penyampaian usulan Penyederhanaan Struktur dan paling lambat akhir September 2021 untuk penyampaian penyetaraan JA ke JF. Dari 680 Jabatan Pengawas atau Eselon IV yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon saat ini, 237 jabatan diantaranya yang diusulkan untuk dialihkan ke Jabatan Fungsional.

“Saat ini kita masih menunggu rekomendasi dan persetujuan dari Kemendagri dan KemenPAN RB untuk selanjutnya dilakukan pelantikan pada bulan Desember tahun ini,”terangnya.

Maman mengungkapkan, pengalihan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional bukan hanya sebuah wacana, karena saat ini tinggal menunggu rekomendasi dari Kemendagri.

Seketaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Maman Mauludin

“Semua yang terdampak penyederhanaan tidak perlu khawatir, terutama terkait tunjangan, karena Pemerintah menjamin bahwa hak yang diperoleh pegawai akan sama seperti pada saat sebelum dialihkan ke Jabatan Fungsional, dan yang pasti tidak akan ada pejabat yang non job hanya karena alasan penyetaraan jabatan, ” ujarnya.

Ia berharap agar hal ini menjadi perhatian bersama dan mulai sekarang semua pegawai khususnya yang terdampak penyederhanaan untuk mempelajari terkait jabatan fungsional. (***)