CILEGON, SSC – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon mengaku telah mendapat paparan awal dari Bapedda Litbang terkait program 100 hari kerja Walikota dan Wakil Walikota Cilegon terpilih, Robinsar-Fajar Hadi Prabowo.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon, Heni Anita Susila mengatakan, ada sejumlah fokus prioritas di sektor pendidikan pada program 100 hari kerja Robinsar-Fajar. Pertama, Robinsar-Fajar akan fokus menginventarisasi seluruh kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah se-Kota Cilegon. Inventarisasi itu menyangkut sekolah mana saja yang fasilitas sarana dan prasarana sudah dan belum memadai.
“Di Dindikbud, program 100 hari kerja Pak Walikota dan Wakil Walikota menyangkut sarana dan prasarana. Pendataan dahulu, pendataan sekolah baik fisik bangunan, maupun prasarana seperti mebeler, teknologi informasi komunikasi, laboratoriumnya, konstruksinya, kemudian kebutuhannya apa saja di sekolah-sekolah yang jadi prioritas. Kan sekolah itu berbeda-beda kebutuhannya. Kalau di sekolah swasta barangkali fasilitas sudah lengkap, di sekolah negeri yang terutama (dilengkapi),” ungkap Heni, Senin (10/2/2025).
“Kemudian ada sekolah yang lengkap, misalnya sarana mebelernya lengkap, tapi bangunan tidak baik. Kita akan data itu, dan nanti akan kami sampaikan. Berapa sekolah yang kurang dan mana sekolah yang tidak membutuhkan (penambahan fasilitas) karena sudah lengkap,” sambungnya.
Prioritas kedua, kata Heni, menyangkut sekolah unggulan untuk sekolah dasar menengah. Di mana sekolah unggulan yang ada akan ditingkatkan kualitasnya. Dengan meningkatkan sarana dan prasarananya, prestasi akademis dan non akademis dan lain sebagainya.
“Intinya sekolah unggulan itu sarana dan prasarana harus lengkap, berprestasi baik akademis maupun non akademis. Kemudian guru kreatif dan menjuarai lomba-lomba. Seperti itu, tetapi nanti akan kita sinkronkan,” paparnya.
Program yang turut menjadi prioritas, lanjut Heni, menyangkut penyediaan fasilitas bagi murid berkebutuhan khusus (ABK) atau penyandang disabilitas. Dalam 100 hari kerja Robinsar-Fajar, pihaknya telah berencana meluncurkan unit pelayanan disabilitas.
Saat ini Dindikbud telah menyiapkan kantor sementara unit layanan disabilitas dengan memanfaatkan lokasi di Sanggar Budaya.
Heni menuturkan, meski rencana itu masuk pada APBD Reguler 2025 namun masih terdapat fasilitas peralatan yang belum terpenuhi. Walaupun demikian, Dindikbud dalam memenuhi kekurangan itu berencana mengajukan dana CSR kolaborasi dengan perbankan atau pelaku usaha/industri.
“Dengan terbentuk unit layanan disabilitas di tahun ini kita sudah anggarkan untuk honor untuk tenaga terapisnya. Tapi alatnya belum ada. Coba nanti kita adakan dengan dana CSR, karena belum tercover di DPA Tahun 2025,” ucapnya.
Terkait program beasiswa, kata Heni, pihaknya mendapat informasi jika program tersebut akan dilanjutkan Robinsar-Fajar. Namun mekanismenya saja yang berbeda dengan program beasiswa full sarjana yang dijalankan Walikota Cilegon, Helldy Agustian. Heni menyatakan, program beasiswa nantinya akan ditangani Bagian Kesra Setda.
“Untuk sekarang ini kata Pak Wali baru akan berbeda, mekanisme dan sasarannya. Nah itu ada di Bagian Kesra, mungkin Kesra nanti yang bisa menjawab,” paparnya.
Heni mengaku seluruh rencana program yang menjadi prioritas 100 hari kerja Robinsar-Fajar telah mulai disinkronisasikan pihaknya. Sinkronisasi itu akan dimatangkan saat nanti ekspos program 100 hari kerja.
“Jadi program 100 hari Pak Wali bukan mendirikan atau membangun (fisik) yach, tapi merencanakan mana yang prioritas,” pungkasnya. (Ronald/Red)
