SERANG, SSC – Pengamat politik dari Untirta, Suwaib Aminudin menilai penyaluran bantuan Covid-19 di Banten terutama daerah-daerah yang berkontestasi pilkada sarat dengan kepentingan politik. Hal itu disampaikan melihat adanya indikasi kelompok-kelompok tertentu menyalurkan bantuan Covid-19 untuk kepentingan petahana.
Suwaib menyatakan, pada dasarnya bantuan Covid-19 bertujuan sosial. Penyalurannya pun kepada yang terdampak berbasis data masyarakat dari tingkat RT hingga kecamatan. Namun setelah tervalidasi justru banyak warga yang tidak terakomodir.
Ia mensinyalir, data masyarakat ini lah yang dijadikan motif kelompok-kelompok tertentu yang terorganisir untuk menyasar basis suara petahana. Suwaib mencium aroma politis dilakukan terorganisir mulai dari kepala daerah, petahana hingga legislatif. Mereka ikut bermain didalamnya dengan alasan mengawal kegiatan sosial namun dibalut kepentingan politik.
“Bisa terjadi kemungkinan. Bagaimana pun juga (pilkada) ini kan berbasis suara. Jangan mengira bansos ini sosial, tapi padahal pembagiannya berbasis suara. Jadi kalau petahana sekarang kan enak. Dia orang yang duduk menjabat, dia bisa koordinasi dari RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan,” ujarnya, Minggu (7/6/2020).
Ia mengungkapkan, penyaluran bantuan dalam hal itu sangat menguntungkan petahana. Apalagi penyaluran bantuan yang semestinya bertujuan sosial justru dijadikan kendaraan bagi petahana untuk berkampanye.
“Bantuan Covid-19 ini sangat mudah dipolitisasi petahana. Ini kan maksudnya menyelamatkan. Artinya tindakan penyelamatan, menyelamatkan hidup masyarakat,” ucapnya.
“Jadi, (bansos dipolitisasi) jelas ada. Apalagi sekarang ini kan kampanye terbatas. Jadi seolah-olah menolong, dia (petahana) merekatkan hubungan dengan dalih bantuan ini. Adapun yang tidak mendapatkan bantuan, bisa malah mendapatkan bantuan. Karena dalihnya adalah dalih berbasis suara, oleh elemen kelompok-kelompok itu,” sambungnya.
Suwaib menilai, penyimpangan penyaluran bansos akibat itu terjadi di masyarakat. Banyak penyaluran dikeluhkan warga karena salah sasaran. Sementara pemerintah hanya merespon laporan itu dengan dalih bantuan yang dibagikan terbatas.
Sejauh ini, penyimpangan yang diamatinya terjadi di 4 kota/kabupaten yang berkontentasi pilkada baik di Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang dan Kota Tangsel. “Misalnya di Pandeglang, petahana mau maju disitu. Saya dapat kabar dari masyarakat, yang berhak malah tidak dapat. Kemudian di Cilegon juga ada. Tangerang dan Kabupaten juga sama,” ungkapnya.
Menurutnya sangatlah wajar jika muncul stigma masyarakat menyebut penyaluran bansos untuk penanganan pandemi Covid-19 sarat politis. Hal itu tentu menguntungkan petahana tetapi merugikan masyarakat. Termasuk juga yang dirugikan adalah bacalon lain karena tidak memiliki kewenangan.
“Bagaimana dengan yang calon bukan petahana, itu kan tidak punya kewenangan semacam membuat surat edaran, aturan dan sebagainya. Sehingga hal itu bisa disalahgunakan (petahana),” pungkasnya.
Sekedar diketahui, petahana yang akan maju sebagai kepala dan wakil kepala daerah pada Pilkada di Banten diantaranya Wakil Walikota Cilegon, Ratu Ati Marliati sebagai Bacalon Walikota Cilegon. Begitu juga Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah yang mencalonkan diri sebagai bacalon Bupati. Tatu dikabarkan akan berduet kembali dengan Wakilnya, Panji Tirtayasa.
Sementara di Pandeglang, Bupati Irna Narulita juga mencalonkan kembali sebagai bupati. Irna digadang berduet bersama Wakilnya, Tanto Arban. Sementara petahana dari Kota Tangsel yakni Wakil Walikota, Benyamin Davnie. Dia akan maju sebagai bacalon walikota Tangsel.
(Ronald/Red)
